Rabu, 14/08/2019 08:20 WIB
GBHN Kembali, Mengacaukan Sistem Tata Negara
JAKARTA, DAKTA.COM - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC), Djayadi Hanan menilai pengambalian Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan mengacaukan sistem ketatanegaraan yang sudah berjalan.
"Jika alasannya karena kita tidak mempunyai haluan jangka panjang dalam pembangunan, sesungguhnya kan kita sudah punya rencana pembangunan jangka panjang nasional," ungkap Djayadi di Jakarta pada Selasa (13/8).
Menurut Djayadi dibandingkan mengembalikan kembali GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional, lebih baik Undang-undang yang sudah ada lebih diawasi penerapannya oleh pemerintah sehingga tidak mengubah struktur ketatanegaraan yang sudah berjalan.
"Pasalnya untuk membentuk sebuah GBHN, maka MPR RI perlu untuk mengamandemen UUD 1945 dan menetapkan Presiden kembali menjadi mandataris MPR RI untuk menjalankan GBHN," imbuhnya.
Sebelumnya, PDIP merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- Kampus Tak Berizin, Gelar HC Raffi Ahmad dari UIPM Terancam Tak Diakui
- Tak Skorsing Israel, MUI Sebut FIFA Berpihak kepada Genosida
- Intip Yuk Gaji Fantastis Anggota DPR RI
- Beredar “Tuyul”, “Tuak”, “Beer”, “Wine” Dapat Sertifikat Halal, MUI: Menyalahi Fatwa, Kami Tidak Bertanggung Jawab
- Kenapa Harga Beras Mahal ??? Ini Kata Presiden Jokowi
- Promo Alfamidi September 2024
- Menyusuri Jejak Industri Halal: Perbandingan Halal di Indonesia dan Jepang
- Bisnis Photobooth dan Photostudio Tetap Eksis di Era Digital
- AFKN Siapkan Program Bantuan Pangan 1000 Ton Ubi Jalar untuk Palestina
- El Medina Syeikh Ali Jaber Prihatin Tindakan Diskriminatif Pihak RS Medistra Dalam Penggunaan Hijab
- Tekad Riri, Satu-satunya Srikandi Carek UI: Peran UI sebagai Kampus Inklusif dalam Menyediakan Pendidikan bagi Semua
- Radio Academy & Bootcamp 2024
- Ridwan Kamil-Suswono Resmi Maju Pilkada Jakarta 2024
- Dirjen Dukcapil Bantah Ada Kebocoran Data Terkait Pencatutan KTP Pilgub Jakarta
- SOLIDARITAS KEMANUSIAAN GLOBAL UNTUK PALESTINA
0 Comments