Selasa, 06/08/2019 10:15 WIB
Ada Upaya Politis Untuk Bubarkan FPI
Laskar FPI (tirto.id)
BOGOR, DAKTA.COM - Mantan Jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto menilai adanya upaya politis untuk membubarkan ormas Fornt Pembela Islam (FPI).
"Kita kan tahu bahwa FPI terkenal sangat keras dalam menentang rezim yang sedang berkuasa sehingga mereka mencari alasan untuk dapat membubarkan FPI seperti halnya HTI," ungkap Ismail saat dijumpai pada acara Ijtima Ulama keempat di Bogor Senin (6/8).
Ismail menilai rezim saat ini nampak sangat khawatir apabila adanya ideologi politik Islam sehingga pergerakan sejumlah ormas Islam yang ingin menegakkan syariat secara utuh sebisa mungkin tidak diberi ruang.
"Tampaknya bukan soal teknis administrasi, tapi ini lebih kepada alasan politis. Bukan hanya politik, bahkan mungkin soal ideologi yang memandang Islam kaffah itu sebagai sesuatu yang berbahaya," imbuhnya.
Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini belum juga memperpanjang izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan untuk Front Pembela Islam (FPI). Padahal, izin FPI di Kemendagri telah habis per 20 Juni 2019.
Pemerintah berdalih masih ada berkas yang belum dilengkapi dan masih berdiskusi dengan berbagai pertimbangan apakah organisasi yang didirikan Habib Rizieq Shihab itu layak aktif kembali atau tidak setelah pengajuan perpanjangan izin
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments