Pengelolaan BPJS Kesehatan Didesentralisasi
JAKARTA, DAKTA.COM - Pemerintah memutuskan melakukan desentralisasi BPJS Kesehatan kepada pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp19,41 triliun. Lalu, pemerintah menyuntikkan bantuan keuangan senilai Rp10,29 triliun sehingga posisi gagal bayar menyusut menjadi Rp9,1 triliun.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris di Istana Kepresidenan, Senin (29/7/2019) menyebutkan, rapat internal bersama sejumlah menteri terkait dan Presiden Joko Widodo tersebut hanya membicarakan mengenai jaminan pemerintah yang akan tetap menjalankan pelayanan kesehatan di tengah kondisi gagal bayar BPJS Kesehatan.Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang dihadiri sejumlah menteri terkait dan Direktur Utama BPJS Kesehatan kemarin (senin, 29/7/2019) diputuskan pemerintah akan melakukan sejumlah langkah besar untuk menyehatkan badan kesehatan publik ini.
“Kalau kita tidak perbaiki BPJS [Kesehatan] ini, seluruh sistem kesehatan kita runtuh, rumah sakit tidak terbayar, bisa tutup rumah sakitnya. Dokter tidak terbayar, pabrik obat tidak terbayar, kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Selasa (30/7/2019).
Untuk membenahi permasalahan ini, kata JK, rapat secara prinsip menyepakati dilakukan kenaikan iuran. Meski begitu besaran iuran belum diputuskan karena menunggu kajian dari tingkat menteri.
“Kita setuju untuk menaikkan iuran. Tapi berapa naiknya, nanti dibahas oleh tim teknis, nanti akan dilaporkan pada rapat berikutnya,” kata Jusuf Kalla.
Lebih lanjut disebutkan, rapat juga menegaskan adanya perbaikan manajemen di BPJS Kesehatan. Terutama terkait dengan kontrol kepatuhan pembayaran dan pembayaran yang harus dijalankan oleh badan.
Rapat juga menyepakati dilakukan pembagian wewenang BPJS Kesehatan. Jika saat ini BPJS Kesehatan terpusat di Jakarta, ke depan akan dibagi kewenangannya kepada masing-masing pemerintah daerah.
“Bahwa sama dengan pemerintah, tidak mungkin suatu instansi bisa mengontrol 200 juta lebih anggotanya. Harus didaerahkan. Di desentralisasi. Supaya rentang kendalinya [dekat],” katanya.
Dengan mendekatkan BPJS di bawah pemerintah daerah ini, Jusuf Kalla meyakini kecurangan yang terjadi di badan publik ini dapat teratasi.
“Supaya 2.500 rumah sakit yang melayani BPJS [Kesehtan] bisa dibina, diawasi oleh Gubernur Bupati setempat. Sehingga sistemnya lebih dekat. Orang lebih mudah [dan dapat] melayani masyarakat [lebih cepat],” katanya.
Jusuf Kalla menyebutkan kekhawatiran pengendalian dengan desentralisasi ini harus diselesaikan. Pasalnya dengan pola sentralisasi saat ini badan kesehatan publik ini terus mengalami defsit berkepanjangan. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan menjadi lebih besar.
“Tahun ini kurang lebih Rp29 triliun. Kalau begini terus, tahun depan diperkirakan bisa Rp40 triliun. Tahun depannya lagi bisa Rp100 triliun. Jadi sistemnya harus diubah,” katanya.
Meski defisit terus membesar, Jusuf Kalla memastikan pemerintah akan menyelesaikan permasalahan defisit ini.
“Pemerintah harus menyelesaikan [defisit dengan] membayar [tunggakan]. Tidak mungkin tidak karena ini program pemerintah,” katanya.
Editor | : | |
Sumber | : | BISNIS.COM |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments