Kamis, 27/06/2019 13:14 WIB
Harga Anjlok, Peternak Bagikan Ribuan Ayam Gratis
BEKASI, DAKTA.COM - Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar Indonesia) membagikan sebanyak 5.000 dan 10.000 ayam secara gratis kepada masyarakat di Yogyakarta, Solo, dan Jawa Timur.
Sekretaris Jenderal Pinsar Indonesia, Leopold Halim mengatakan pihaknya meminta agar Kementerian Pertanian (Kementan) ikut bertanggung jawab memperbaiki harga ayam di pasar, terkait ancaman oversuplai ini. Namun, suara para peternak rakyat tidak pernah didengarkan, hingga persoalan ini dikhawatirkan pun terbukti.
Sebelumnya, pembagian ayam gratis tersebut dilakukan sebagai bentuk protes peternak di wilayah Yogyakarta dan Solo kepada pemerintah atas anjloknya harga daging ayam di pasaran.
“Untuk harga ayam di wilayah Jawa Timur merata sekitar Rp5.000 Jawa Tengah merata sekitar Rp7.000 dan Jawa Barat merata sekitar Rp10.000 – 12000. Untuk wilayah dengan harga yang masih aman Kalimantan, Sulawesi, dam Bali," tutur Leo saat dihubungi Radio Dakta melalui telepon, Jumat (27/6).
Kondisi ini berlangsung sejak sembilan bulan yang lalu. Pihaknya mengaku sudah bertemu dengan pemerintah, tapi belum ada tindakan.
“Sekarang kita tinggal menunggu perbaikan dari pemerintah, terutama perbaikan di hulu. Kalau kita di bawah sudah tidak bisa apa-apa,” ujar Leo.
Perbaikan di hulu, misalnya, pengaturan jumlah bibit yang dipelihara peternak seluruh Indonesia, kalau bisa dihitung.
“Kapasitas itu yang tahu pemerintah. Berapa jumlah bibit yang diperlukan, supaya tidak berlebihan seperti saat ini,” tambah Leo.
Dalam keterangan resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, memang terjadi perbedaan harga jual ayam yang cukup signifikan.
Leopold Halim mencatat, selisih harga yang tinggi antara peternak dan pembeli di pasar, merugikan keduanya. Buktinya, peternak rugi karena dipaksa menjual ayam sangat murah, sementara konsumen membeli tetap dengan harga wajar. Patut diyakini bahwa telah terjadi kelebihan pasokan, terutama di Pulau Jawa.
Karena itulah, kata Leopold Halim, langkah yang dianjurkan adalah mengendalikan pasokan bibit ayam secara transparan, terukur dan bisa dipertanggung jawabkan.
Pemerintah harus memegang angka yang akurat, berapa banyak bibit yang dibutuhkan secara nasional. Di samping itu, pemerintah juga harus menetapkan harga acuan untuk menciptakan iklim bisnis yang adil.
“Pemerintah segera menetapkan harga acuan atas dan acuan bawah baik untuk DOC (bibit), pakan, ayam hidup, maupun karkas, sehingga setiap pelaku usaha baik yang di hulu maupun hilir memiliki ruang yang adil dalam memperoleh keuntungan dari usahanya. Harga acuan tersebut secara reguler dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan,” papar Leopold Halim.
Pemerintah juga didorong membantu peternak dan pelaku usaha peternakan untuk memiliki usaha pemotongan dan gudang penyimpanan sendiri. Di samping itu, infrastruktur perkandangan juga harus diperbaiki.
Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah diminta melakukan restrukturisasi industri perunggasan yang efisien dan berkeadilan. Semua langkah itu diperlukan untuk menjamin kepastian usaha dan kesejahteraan pelaku usaha peternakan ayam. (Oji)
Editor | : | |
Sumber | : | Radio Dakta |
- PT Naffar Perdana Wisata Ajak Semua Travel Umroh Untuk Kerjasama Raih Keberkahan Memuliakan Tamu Allah
- LippoLand Perkuat Posisi dengan Visi, Misi, dan Logo Baru Sambut Pertumbuhan Industri Properti
- Specta Color Zumba Bersama Liza Natalia di WaterBoom Lippo Cikarang
- BPR Syariah HIK Parahyangan Raih Penghargaan Infobank Sharia Award 2024
- RUPSLB PT Lippo Cikarang Tbk Setujui Rights Issue 3 Miliar Saham untuk Pengembangan Bisnis
- CIMB Niaga Suryacipta Dipimpin Banker Muda Inspiratif Krisfian A. Hutomo
- Kurniasih Dukung Upaya Kemenaker Agar Tidak Ada PHK di Sritex
- Anggota IKAPEKSI INDONESIA Desak Penyelesaian Konflik dan Langkah Hukum terhadap Pelanggar
- LPCK Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Asri dan Harmonis
- LPCK Terus Berinovasi Sambut Pertumbuhan Pasar Properti
- IKAPEKSI Gelar Munaslub, Pranyoto Widodo Terpilih Sebagai Ketua DPP Periode 2024-2029
- POJK Merger BPR/S, Ini Kata Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah
- Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya Gelar Rakerda. Bahas Merger BPR/S
- Peserta Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Dorong Manfaatkan Program Rehab
- Bank Syariah Artha Madani Raih 2 Penghargaan Tata Kelola di GRC Awards 2024
0 Comments