Senin, 01/04/2019 15:04 WIB
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Terbukti Terima Aliran Dana Meikarta
Anggota beserta staf sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi menjadi saksi dalam persidangan Meikarta
BANDUNG, DAKTA.COM - Sebanyak 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi menjadi saksi kasus suap proyek Meikarta yang melibatkan mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Jamaludin, Kadis PMTPSP Dewi Tisnawati, Kadis Damkar Sahat MBJ Nahor, dan Kabid Tata Ruang Neneng Rahmi.
Selain anggota DPRD, empat staf Sekretariat Dewan (Setwan) Kabupaten Bekasi ikut menjadi saksi atas aliran dana kasus suap Meikarta, dalam proses persidangan, terungkap bahwa anggota DPRD menerima uang dari Meikarta melalui terdakwa Neneng Rahmi.
Dalam persidangan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi sempat berkelit menerima aliran dana dari Meikarta dan memberikan keterangan berbeda di persidangan saat diperiksa di KPK.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, I Wayan Riana mengatakan bahwa para anggota dan staf sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi terungkap menerima uang rencana detail tata ruang (RDTR), termasuk perjalanan ke Thailand.
Dari keterangan saksi memang mereka menerima, tetapi tidak mau mengaku uang itu ada hubungannya dengan Meikarta.
"Jumlah tiket perjalanan ke Thailand sebesar Rp284 juta untuk membiayai 29 anggota DPRD Kabupaten Bekasi beserta keluarganya masing-masing," kata I Wayan Riana dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (1/4).
Wayan menyebut dari hasil persidangan ada tiga anggota DPRD yang belum mengembalikan uang, yakni Mustakim, Jejen, dan Nyumarno.
Sidang selanjutnya kasus suap mega proyek Meikarta kembali akan digelar pada Rabu 10 April 2019, dengan agenda memeriksa kelima terdakwa diantaranya Neneng Hasanah Yasin, Jamaludin, Sahat Nahor, Neneng Rahmi, dan Dewi Tisnawati.
Mereka akan kembali ditanya mengenai aliran dana terkait suap proyek Meikarta.
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments