Senin, 01/04/2019 13:49 WIB
Pancasila Vs Khilafah, Propaganda Menyesatkan dan Adu Domba
Debat keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta
JAKARTA, DAKTA.COM - Pengamat Terorisme & Intelijen, Direktur CIIA, Harits Abu Ulya menilai isu Pancasila dan khilafah yang dihembuskan pada Pilpres 2019 merupakan propaganda yang menyesatkan dan adu dumba antar-rakyat di Indonesia.
"Saya 15 tahun lebih melakukan pengkajian terkait pengarustamaan gagasan Khilafah di Indonesia. Dan saya rasa perlu menanggapi terkait relasi khilafah dengan kontestasi pilpres 2019 seiring dengan hembusan propaganda yang cenderung menyesatkan rakyat Indonesia bahwa pemilu 2019 adalah pertarungan Pancasila (NKRI) Vs Khilafah," katanya dalam keterangan tulis yang diterima Dakta.com, Senin (4/1).
Menurutnya, ideologi khilafah di Indonesia sejauh ini hakikatnya baru pada level gagasan. Bicara soal keamanan, kata dia, dalam perspektif intelijen yang jujur dan obyektif tidak akan menempatkan sebagai ancaman aktual tapi potensial. Dengan ancaman potensial juga masih bisa dielaborasi lebih detil untuk menakar kualitas ancaman.
"Jadi isu khilafah dijadikan propaganda untuk monsterisasi salah satu rival dalam kontestasi Pilpres 2019 adalah cacat narasi," ucapnya.
Ia mengatakan, perlu kajian serius tentang potensi rusuh jika pasangan 01 kalah dalam pilpres. Indikasi dan parameternya adalah realitas sosiologis perilaku pemilih fanatik ideologis dan non ideologis kalangan akar rumput dari pasangan 01 banyak yang nalarnya cekak alias sumbu pendek. sehingga menimbulakn kerawanan diprovokasi untuk melakukan aksi-aksi yang bisa mengoyak kedamaian rakyat.
"Justru rakyat sadar, propaganda Pancasila Vs Khilafah dalam Pilpres 2019 cenderung provokasi memecah belah anak bangsa hanya karena demi syahwat kekuasaan yang overdosis," jelasnya. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments