Kamis, 28/03/2019 13:47 WIB
Bamsoet: Hoaks dan Ujaran Kebencian Teror Demokrasi Indonesia
Bamsoet saat menjadi pembicara dalam sebuah acara yang membahas melawan hoaks saat Pemilu
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyerukan setiap pihak agar mengantisipasi dan memberantas berita hoaks dan ujaran kebencian (hate speech). Dikhawatirkan semakin dekatnya pelaksanaan pemilu yang hanya tinggal 20 hari lagi, akan membuat penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di berbagai platform media sosial akan semakin massif dan agresif.
"Berita bohong dan ujaran kebencian adalah teror bagi demokrasi. Agar bisa keluar dari serangan berita bohong dan ujaran kebencian, bangsa Indonesia harus meningkatkan literasi digital. Jangan mudah mempercayai sebuah informasi yang diterima, apalagi yang dibumbui dengan kata-kata bombastis yang disajikan tanpa fakta dan data," ujar Bamsoet saat menjadi pembicara utama atau keynote speaker 'Melawan Hoax untuk Menciptakan Suasana Pemilu 2019 yang Aman, Damai dan Sejuk di Media Sosial', di Jakarta pada Kamis (28/3).
Bamsoet menjelaskan, berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2017 saja, penggunaan internet di Indonesia sudah mencapai 50 persen dari jumlah penduduk di Indonesia, atau tepatnya berjumlah 143,26 juta jiwa.
"Besarnya penetrasi internet terhadap rakyat Indonesia, ternyata malah disalahgunakan oleh orang-orang yang ingin meraih kekuasaan dengan cara-cara yang merusak. Menyebarkan hoaks sama saja dengan menyulut api kebencian dan membuka jurang perpecahan bangsa. Tindakan seperti ini harus kita lawan bersama," tegas Bamsoet.
Bamsoet menerangkan, di bidang sosial politik, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian sering kali digunakan sebagai black campaign untuk menyerang kandidat peserta Pemilu. Dari 10 hoaks yang beredar, tujuh diantaranya terkait dengan Pemilu 2019.
"Kita masih ingat bagaimana hebohnya hoaks tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos, pendatang Cina diberi arahan KPU untuk mencoblos di TPS, jika menang Jokowi akan ganti KH Ma'ruf Amin dengan Ahok, larangan adzan dan pemakaian jilbab, serta berbagai kehebohan hoaks lainnya. Informasi sesat seperti ini hanya bisa dibuat oleh orang-orang yang tidak punya nurani," tutupnya.
Dalam acara ini juga turut hadir menjadi pembicara yakni Menkominfo Rudiantara, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Kadiv Humas Polri Irjen Pol M. Iqbal, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mahfud MD, dan Pakar Ilmu Komunikasi Effendi Ghazali. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments