Senin, 25/03/2019 09:32 WIB
Ketua DPR Minta Hambatan UNBK Harus Segera Ditangani
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo minta pemerintah memberi perhatian khusus pada faktor hambatan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hambatan itu bisa dihilangkan jika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
"Saya prihatin karena UNBK tahun ini belum sepenuhnya bisa diikuti oleh seluruh siswa. Sebanyak 39% peserta ujian masih berbasis kertas karena masih ada sejumlah daerah yang belum terjangkau jaringan internet," ungkap pria yang akrab disapa Bamsoet ini lewat keterangan persnya di Jakarta, Senin (25/3).
Di Pulau Jawa sekali pun, lanjut Bamsoet, belum semua sekolah bisa mengikuti UNBK karena masih ada daerah yang belum terjangkau jaringan internet, contohnya di Kabupaten Garut.
Karena masih ada wilayah yang belum terjangkau jaringan internet, hanya 48% siswa di Garut yang bisa mengikuti UNBK.
"Kami berharap pemerintah bisa memberikan respons yang cepat agar masalah ini tidak terulang pada tahun mendatang. Harus ada keberanian untuk menetapkan target semua peserta ujian bisa mengikuti UNBK," imbuh Bamsoet.
Untuk target itu, Bamsoet menyarankan agar adanya sinergi antara Kemendikbud dan Kemenkominfo dengan memberikan data dan informasi tentang daerah atau wilayah yang belum terjangkau jaringan internet (blank spot).
"Hambatan pelaksanaan UNBK tentu layak dikaitkan dengan progres proyek Palapa Ring barat, tengah dan timur. Publik telah diberi pemahaman bahwa proyek Palapa Ring akan mewujudkan Indonesia Merdeka Sinyal. Sebab, proyek Palapa Ring akan menyediakan kabel fiber optik yang memungkinkan penyediaan akses internet berdaya jangkau Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur," tutupnya. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments