Rabu, 13/03/2019 15:46 WIB
Bamsoet Dukung GARBI Tolak Upaya Delegitimasi Pemilu 2019
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI), yang tidak menginginkan adanya berbagai upaya deligitimasi terhadap hasil Pemilu 2019.
"Kita berharap pasca 17 April 2019, bangsa Indonesia tetap berada dalam satu naungan kebangsaan. Jika ada kelompok yang ingin melakukan upaya mendeligitimasi hasil Pemilu, artinya mereka sedang menjegal kedaulatan rakyat. Kita tak boleh biarkan hal itu sampai terjadi," tegas pria yang akrab disapa Bamsoet ini saat menerima Sekretariat Nasional (Seknas) GARBI di Gedung DPR RI, Senayan pada Rabu (13/3).
Beberapa pengurus GARBI yang hadir antara lain Sutriyono (Ketua Umum), Fikri (Bendahara), Ananto (Ketua Ideologi dan Penggalangan), Feri (Ketua GARBI DKI Jakarta), Nandang Burhanduin (Ketua GARBI Jawa Barat), Luthfi (Ketua GARBI Yogyakarta), dan Fris (Ketua GARBI Jawa Tengah).
Untuk menutup ruang deligitimasi terhadap hasil Pemilu 2019, GARBI berharap adanya penguatan terhadap lembaga pemantau Pemilu. Baik dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun dari masyarakat sipil (civil society).
Sejalan dengan itu, Bamsoet juga menaruh harapan besar kepada GARBI sebagai ormas baru untuk memperkuat pengawasan dari sisi civil society.
"Tak hanya dari sisi civil society, para anggota GARBI yang muda, smart dan militan ini juga bisa mewarnai wajah partai politik agar menjadi lebih dinamis. Ide, gagasan dan cara pandang anak-anak muda dalam melihat dunia perlu diresapi oleh partai politik," ujar Bamsoet.
Lebih jauh, Bamsoet menambahkan, walaupun secara usia organisasi kemasyarakatan GARBI masih relatif sangat muda, namun para anggotanya sudah cukup kawakan dalam dunia sosial kemasyarakatan. Dirinya percaya pergerakan GARBI akan cepat melesat dan menjadi sumber rekruitmen kader-kader partai politik yang piawai.
"Untuk itu, menjelang pesta demokrasi 17 April mendatang, Garbi harus menjadi AC pendingin atau penyejuk dan tidak menjadi kompor meleduk. GARBI juga akan menjadi salah satu sumber rekruitmen SDM partai politik dan menjadi pemain kunci dalam berbagai isu sosial kemasyarakatan," tutupnya. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments