Jum'at, 08/03/2019 15:30 WIB
Massa FPI dan Brigade Jawara Betawi Gelar Aksi Dukung Pelepasan Saham Bir
Aksi di depan DPRD DKI Jakarta untuk menuntut pelepasan saham Bir Anker yang direncanakan oleh Anies
JAKARTA, DAKTA.COM - Sejumlah massa yang diinisiasi Front Pembela Islam (FPI) dan Brigade Jawara Betawi menggelar aksi unjuk rasa untuk mendukung wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melepas saham Anker Bir yang dipegang oleh PT Delta Jakarta Tbk., di Depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Jumat (8/3).
Perwakilan delegasi massa aksi diterima Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik
Perwakilan dari massa aksi, yakni Anggota Dewan Syuro FPI, Habib Muchsin Al Attas dan Panglima Brigade Jawara Betawi, H. Basir Bustomi diterima secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik.
Dalam konferensi persnya, Basir membacakan empat sikap dihadapan para media yang intinya mendukung penuh pelepasan saham Bir Anker tersebut.
“Pertama, agar DPRD DKI jangan menghambat rencana Pemprov DKI Jakarta dalam melepas kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta Tbk. karena penjualan bir adalah ‘haram’ bagi pemeluk agama Islam dan juga masih banyak cara-cara yang halal untuk memperoleh pemasukan bagi pemerintah,” tegasnya.
Massa aksi mendukung pelepasan saham Bir Anker yang direncanakan oleh Anies Baswedan
Kedua, mereka mendesak DPRD DKI untuk menyetujui pelepasan saham bir milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk. karena selain tidak halal, kepemilikan saham bir ini tidak memberikan dampak positif pada pembangunan di DKI Jakarta.
“Selanjutnya, kami mengajak rakyat Jakarta khususnya kaum Betawi untuk tidak memilih caleg-caleg dari parpol dI DPRD DKI Jakarta yang menolak penjualan saham bir milik Pemprov DKI Jakarta,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan tersebut, ia berjanji akan segera meneruskannya kepada para anggota DPRD DKI Jakarta lainnya sesuai mekanisme yang ada.
"Saya pastikan, kalau dari Fraksi Partai Gerindra mendukung penuh wacana dari Gubernur ini. Namun kami juga harus mengikuti mekanisme yang ada di DPRD ini, pasti kami akan melobi kepada yang lain," tutupnya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments