Jum'at, 08/03/2019 10:29 WIB
Dwifungsi ABRI Akan Hancurkan Demokrasi
Pasukan TNI
JAKARTA, DAKTA.COM - Peneliti Politik LIPI, Siti Zuhro menilai upaya pengembalian doktrin dwifungsi ABRI akan menghancurkan sistem demokrasi di Indonesia.
Wanita yang akrab disapa Wiwik ini menyatakan, apabila para prajurit TNI kembali mengisi posisi strategis di pemerintahan, maka hal ini jelas merupakan upaya untuk mengembalikan doktrin Dwifungsi ABRI yang sesungguhnya sudah dihapuskan sejak era reformasi.
"Baru tahun 2004 kita memisahkan TNI dan Polri dari anggota Dewan, tapi kalau diletakkan kembali maka itu balik lagi ke Dwifungsi ABRI, itu yang jangan," tutur Wiwik di Jakarta pada Jumat (8/3).
Wiwik mengatakan jika TNI dan Polri dikembalikan lagi kepada jalur politik, maka hal ini dapat menimbulkan kekacauan demokrasi yang sudah dibangun selama ini.
"Berarti demokrasi kita sudah selesai, wasalam sudah, karena tidak ada lagi lembaga yang berfungsi untuk cek and balancing. Ini yang tidak jernih, kita tidak diajak jernih untuk berfikir," imbuhnya.
Maka dari itu, ia mengimbau kepada seluruh pihak untuk menolak tegas upaya menarik kembali para aparat TNI dan Polri ke dalam institusi politik.
"Jadi kita harus kembali pada Undang-Undang ASN, sementara TNI dan Polri itu kan top down, sangat berbeda dengan organisasi sipil. Masing-masing sudah ada tupoksinya, jangan terus diadu-adu," tutupnya.
Sebelumnya muncul wacana untuk kembali menempatkan prajurit TNI aktif ke dalam institusi pemerintahan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Hal ini menimbulkan reaksi keras dari publik karena doktrin Dwifungsi ABRI dinilai melenceng dari semangat reformasi yang menginginkan penerapan sistem pemerintahan demokratis seutuhnya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments