Selasa, 05/03/2019 15:07 WIB
Mahfudz Siddiq Yakini TNI-Polri Tak Tergiur Jabatan Politis
JAKARTA, DAKTA.COM - Mantan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq meyakini institusi TNI dan Polri tidak akan tergoda untuk kembali menempati posisi di pemerintahan.
Menanggapi adanya upaya menghidupkan kembali doktrin dwifungsi ABRI, Mahfudz mengatakan hal ini akan sangat berbahaya dan melenceng dari semangat reformasi yang menginginkan agar aparat TNI dan Polri berlaku netral dalam dunia politik.
"Namun doktrin itu bisa saja kembali hadir, karena jabatan Panglima itu kan politis. Jadi yang harus dipantau itu bukan institusi TNI atau Polri-nya, tapi pemerintahnya," ungkap Mahfudz di Seknas PADI, Menteng pada Selasa (5/3).
Mahfudz menambahkan, pada saat ini, doktrin dwifungsi ABRI tidak mungkin bisa diterapkan karena bertabrakan dengan UU TNI dan Polri.
"Selain menabrak aturan perundang-undangan, konsep dwifungsi ABRI ini memang sudah tidak lagi sesuai dengan cita-cita reformasi dulu, ini yang tetap perlu dijaga," tutupnya.
Sebelumnya muncul wacana untuk kembali menempatkan prajurit TNI aktif ke dalam institusi pemerintahan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Namun Luhut berkilah bahwa wacana ini akan kembali menghidupkan konsep dwifungsi ABRI yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru dan saat ini telah dihapuskan.
Luhut menjelaskan bahwa prajurit TNI yang ditempatkan hanya untuk mengisi beberapa pos sentral yang sesuai dengan bidangnya seperti di Kemenkopolhukam dan Kemenko Kemaritiman. *
Reporter | : | |
Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments