Senin, 04/03/2019 10:19 WIB
Wali Kota Bekasi Minta Kenaikan Tarif PBB Dievaluasi
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Islamic Centre Kota Bekasi
BEKASI, DAKTA.COM - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi memerintahkan Badan Pendapatan Daerah (BPD) dan camat se-Kota Bekasi untuk bersama-sama melakukan evaluasi kebijkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah ada temuan di lapangan terkait kenaikan PBB yang mencapai 400 persen.
"Kalau kenaikan PBB harus berpatokan pada wilayah jalan negara, jalan utama, serta jalan arteri. Karena ada temuan di Pondok Melati harga jual masih lebih rendah dari harga yang tercantum dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ini mengakibatkan keluhan warga, sedikit apapun keluhan harus segera direspon," ungkap Rahmat Effendi dalam Apel Pagi Plaza Pemkot pada Senin (4/3).
Rahmat mengatakan jika kenaikan PBB memang wajar bagi lokasi yang dekat dengan jalan utama tetapi apabila kenaikan di daerah kelurahan yang masuk ke dalam gang jangan sampai merugikan masyarakat.
"Saya minta laporan dari Badan Pendapatan Daerah target realisasi bulan Januari 2019. Nanti pada Februari 2019 kita evaluasi bersama," ucap Rahmat.
Pihaknya juga meminta agar camat se-Kota Bekasi di bawah Badan Pendapatan Daerah memetakan lokasi lahan yang sudah dinaikkan tarif PBB-nya agar tidak terjadi kesalahan.
"Jangan sampai ada yang harganya masih terlalu jauh dari harga jual. Minimal yang di daerah jalan utama atau negara harga NJOP sama dengan wilayah pinggiran di DKI Jakarta," kata Rahmat.
Menyikapi hal ini Camat Medan Satria Kota Bekasi, Lia Erliani mengaku di wilayah Kecamatan Medan Satria belum ada keluhan terkait kenaikan tarif pajak. Meskipun menurut Lia laporan dari para lurah belum semua sampai di tanganya.
"Belum ada keluhan tertulis paling ada di medsos saja. Tapi saya juga belum cek semua," ujar Lia.
Namun berbeda di wilayah Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, kenaikan tarif PBB di keluhkan warga masyarakat. Hal ini diakui Camat Bantar Gebang Kota Bekasi Asep Gunawan, menurutnya ada beberapa warga yang mengungkapkan bahwa penetapan NJOP baru atau tarif pajak baru tidak sesuai dengan harga jual.
"Ada pasti, meski tidak banyak. Tapi kebanyakan ini terjadi karena tidak ada sosialisasi dari Bapenda," terangnya. **
| Reporter | : | Warso Sunaryo |
| Editor | : |
- KH. Syaifuddin Siroj Resmi Menjadi Ketua Umum Kota Bekasi 2024-2029
- Karang Taruna Kota Bekasi Siap Bersatu, Pasca Pilkada 2024
- MES dan Perguruan Tinggi Berkolaborasi Sosialisasikan Ekonomi Syariah
- PNM Bekasi Gelar Program Budidaya Maggot dan Pengolahan Sampah di Medan Satria
- DPD KNPI Kota Bekasi Bantah, Memasang Spanduk dengan Nada Tendensius Terhadap Lembaga Kejaksaan
- Pengamat Berharap Komunikasi Intens antara PJ Walikota dengan Walikota - Wakil Walikota Terpilih Demi Keberlangsungan Kota Bekasi Kedepan
- Tri Adhianto dan Haris Bobihoe Menangkan Pilkada Kota Bekasi 2024 Hasil Rekapitulasi 12 Kecamatan
- Memasuki Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Bersama Forkopimda Kota Bekasi Tertibkan APK
- Ketua DDII Kota Bekasi Ustd Salimin Dhani,Ajak Warga Doakan dan Pilih Paslon no 3,Ridho.
- Mimpi Besar TOD Kota Bekasi, Dishub : Ini Tugas Bersama Seluruh Elemen
- Logistik Pilkada Sudah Sampai Gudang KPU Kota Bekasi
- Masyarakat Kota Bekasi, Padati Kampanye Rapat Umum Paslon Pilgub ASIH
- Ridho Semakin Diminati Masyarakat Jelang Pilkada
- #SemuaBisaUmroh Akan Berangkatkan 361 Jamaah ke Tanah Suci
- BAZNAS Kota Bekasi Salurkan Sembako Santri dan Beasiswa S2 Pesantren pada HSN 2024
0 Comments