Jum'at, 01/03/2019 10:55 WIB
Pengetahuan Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Bencana Masih Minim
JAKARTA, DAKTA.COM - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesigapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bernardus Wisnu Widjaja menyebut pengetahuan masyarakat Indonesia tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana masih minim.
Minimnya kesiapsiagaan masyarakat itu diketahui setelah dirinya melakukan penelitian di daerah rawan gempa bumi, Kepulauan Mentawai pada 2014 silam.
"Tidak mempunyai kesiapan pada saat saya teliti," kata Wisnu dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Kamis, 28 Februari 2019.
Sama halnya dengan BNPB, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono mengatakan perlu adanya pendidikan dini kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Terutama, kepada warga yang tinggal di daerah pesisir.
Misalnya, kata dia, warga di pesisir perlu mengetahui aturan tentang mendirikan bangunan atau tempat tinggal di pinggir pantai.
"Untuk menangani bencana semua ada aturannya. Sudah jelaskan bahwa ada bangunan di bibir pantai paling enggak umpamanya harus 100 meter. Kalau ini ditaati, bencana Banten kemarin tidak bakal ada korban," kata Rahmat.
Selain di daerah pesisir, kesiapsiagaan terhadap bencana juga perlu diketahui oleh warga yang tinggal di perkotaan, misalnya Jakarta. Perencana Ahli Utama Kedeputian Pengembangan Regional Bappenas Suprayoga Hadi lebih menyoroti soal tata ruang di Jakarta. Dia menitikberatkan terhadap upaya antisipasi.
"Apakah Jakarta aman terhadap tsunami? Itu semua sangat mungkin untuk direncanakan. Contohnya rencana tata ruang. Pantai Ancol ini sesuai tata ruang DKI enggak?," kata Suprayoga.
Namun, Suprayoga menjawab bahwa Jakarta masih relatif lebih aman dari gempa dari daerah-daerah lainnya.
"Masih relatif lebih aman dibandingkan daerah lainnya di Pantai Selatan dan Barat Jawa," terangnya.
Perbaikan telah dilakukan dengan menggunakan alat berat. Namun masih terkendala oleh kontur tanah pegunungan yang labil pasca gempa bumi melanda wilayah tersebut 5 bulan lalu.
Editor | : | |
Sumber | : | Liptan6.com |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments