Selasa, 12/02/2019 08:07 WIB
KPU Harus Punya Sistem Digital Kuat
JAKARTA, DAKTA.COM - Pakar Komunikasi Digital Anthony Leong memperingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai sistem keamanan digital yang lebih kuat dibandingkan Pilpres 2014 lalu.
"Memang saat itu (Pilpres 2014) sistem keamanan digital KPU sangat rentan menjadi serangan para peretas, ini bukan momok tapi menjadi PR kita bersama," papar Anthony di Jakarta pada Senin (11/2).
Anthony berharap hal ini tidak kembali terulang pada pelaksanaan pilpres kali ini karena akan memperburuk integritas KPU selaku pihak penyelenggara pemilu yang dianggap tidak mampu mengatasi masalah serupa.
"Jangan sampai ini berulang lagi, menjadi isu lima tahunan karena menyangkut amanah dari rakyat dan juga integritas dari pihak penyelenggara pemilu itu sendiri," imbuhnya.
Anthony mengatakan, tim digital BPN Prabowo-Sandi telah mempunyai program dalam mendeteksi sejumlah akun sosmed yang akan digunakan untuk melakukan serangan malware sebagai antisipasi.
"Kami menyiapkan wall room untuk mendeteksi akun-akun yang sengaja ingin memecah belah. Kita juga akan memberikan informasi juga kepada KPU untuk melindungi sistem digital mereka," tutupnya.
Menjelang pagelaran pemilu serentak April 2019 mendatang, keamanan dunia siber di Indonesia juga dipertanyakan.
Pasalnya serangan dunia maya ini juga dikhawatirkan akan mengganggu tahapan demokrasi di Indonesia seperti masalah publikasi hasil hitung cepat KPU yang pernah bermasalah pada Pilpres 2014 lalu. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments