JAKARTA_DAKTACOM: Anggota Legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, meminta kepada seluruh kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup, agar bersiap mengantisipasi dampak yang diakibatkan oleh kemarau panjang yang diprediksi melanda Indonesia pada tahun ini.

“Pada kemarau panjang yang melanda negeri ini, setiap kementerian di komisi IV akan menghadapi dampak besar yang setiap kejadian harus diantisipasi dan diambil peluangnya. Kementerian Pertanian, misalnya, akan menghadapi ancaman produksi tanaman pangan akibat gagal panen; Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendapat peluang besar pada peningkatkan hasil tangkapan ikan; dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan menghadapi peningkatan ancaman kebakaran hutan”, urai Politisi kelahiran 41 tahun silam ini.

Untuk antisipasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan tersebut, Andi Akmal pun mengapresiasi langkah koordinasi yang telah dilakukan antar lembaga tinggi negara, yaitu antara mitra kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Namun demikian, Andi Akmal mengkritisi siaran pers Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Rabu 1 Juli 2015 silam. Dalam laporan tersebut, Kepala BPS, Suryamin, menyatakan  produksi padi, jagung, dan kedelai, mengalami kenaikan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Menurut Andi Akmal, data BPS memang menunjukkan ada peningkatan produksi setiap tahunnya, namun bukan berarti pemerintah menjadi berbangga atas hal tersebu

Oleh karena, lanjut legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi II tersebut, angka tersebut masih bersifat angka sementara dan angka ramalan. Pemerintah hendaknya memperhatikan pula berapa NTP (Nilai Tukar Petani) saat ini. Menurutnya, hingga Juni 2015, NTP hanya sebesar 100,52. Angka ini hampir impas mendekati 100 dimana petani hanya surplus pada angka di bawah 1, yakni 0,52, yang berarti kesejahteraan petani masih terlihat suram.

“Secara logika, kekeringan melanda namun produksi tanaman pangan sangat memuaskan itu sungguh tak dapat diterima akal. Pemerintah jangan mudah puas dahulu dengan data yang diterima dari daerah yang kemudian dirangkum di BPS. Saat ini banyak daerah sedang menghadapi pilkada. Angka-angka yang disajikan nuansa politisnya sangat kental," papar Andi Akmal.

Pada Kementerian Kelautan Perikanan, Andi Akmal pun sangat berharap agar kementerian ini mampu menjadi penyangga pangan yang tidak mampu dipenuhi dari hasil pertanian. Karena menurutnya, dengan kekeringan yang terjadi akibat kemarau panjang tersebut, hasil tangkapan ikan akan semakin besar jumlahnya. Selain pemenuhan kebutuhan ekspor dengan mengejar peningkatan neraca perdagangan di bidang perikanan, kementerian jangan lupakan kebutuhan pangan dalam negeri.

Pada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kewaspadaan yang lebih juga menjadi sorotan. Oleh karena, pada kekeringan akibat kemarau panjang, ancaman kebakaran hutan meningkat dan dapat terjadi setiap saat. Di Riau, kebakaran sudah mulai tak terkendali. Status sudah siaga darurat. Sekat kanal yang dibuat di sekitar hutan merupakan langkah konkrit yang sudah dilakukan. Andi Akmal memprediksi Bulan Agustus 2015 merupakan titik kritis permulaan peningkatan suhu. Untuk itu pemerintah mesti mampu menjabarkan rencana aksi antisipasi terjadinya kebakaran ini.

“Daerah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan merupakan daerah yang paling rawan kebakaran. Saya harap infrastruktur penanganan kebakaran hutan sudah siap. Sebab saat ini kebakaran hutan selalu mengancam. Kesiapsiagaan pada pemerintah diharapkan dapat mengatasi dengan cepat kebakaran hutan sehingga bencana asap dan dampak lain yang ditimbulkan dapat segera diminimalisir," jelas dirinya yang juga menjadi Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan ini.