JAKARTA_DAKATCOM: Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bukan hanya memberikan sanksi. Akan tetapi, juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi, menjaga kehormatan penyelenggara Pemilu termasuk menjaga agar jangan sampai hasil Pemilu 2014 didelegitimasi hanya karena motif politik yang sifatnya privat dan konflik sesaat.  

Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie ketika ditanya wartawan terkait ada pihak-pihak yang akan mempermasalahkan KPU soal temuan BPK, usai rapat pertemuan tripartit,  DKPP, Bawaslu dan KPU, Rabu (1/7) sore. Pertemuan berlangsung secara tertutup di Ruang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Jakarta.  

Selain Jimly, anggota DKPP yang hadir; Saut H Sirait dan Valina Singka Subekti. Dari Bawaslu; Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron, kedua dan anggota, serta Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro. Sedangkan dari KPU; Husni Kamil Manik, Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Juri Ardiantoro, Fery Kurnia Rizkiyansyah, masing-masing sebagai ketua dan anggota serta Sekjen KPU Arif Rahman Hakim.

“Kita harapkan para pihak, baik itu partai-partai yang konflik, kita sedang mencari cara. Kami punya optimisme bahwa solusinya itu ada. Jadi, tidak usah mencari-cari cara untuk tekan-menekan sebab akan berakibat buruk kepada agenda yang lebih besar. Fokus saja terhadap persiapan kepala daerah. Jangan ngurusin yang sudah lewat dan itu ada mekanismenya sendiri,” katanya.

Pihaknya pun meminta agar isu temuan BPK ini tidak dicampuradukan dengan agenda Pilkada. Pasalnya bisa merusak citra. “Kita fokus dulu pada pemilihan kepala daerah,” tutupnya.