Senin, 11/02/2019 14:38 WIB
Menkominfo: Mari Bekerjasama Menangkal Hoaks!
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara
JAKARTA, DAKTA.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengajak peserta Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum 2019 untuk bekerjasama menangkal Hoax. Menurutnya, masyarakat dan termasuk media massa yang bermartabat akan menentukan kualitas demokrasi pada Pemilu 2019.
“Kolaborasi, bergandengan tangan, mitigasi, untuk menurunkan tensi sangat penting kita lakukan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, terutama dari aspek digital,” jelas Rudiantara.
Rudiantara memaparkan, infrastruktur digital di Indonesia saat ini menduduki posisi keempat di dunia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia atau lebih dari 150 juta masyarakat Indonesia telah mengakses internet dan sekitar 130 juta masyarakat Indonesia juga mengakses media sosial sehingga menyebabkan arus informasi mengalir dengan deras termasuk hoaks atau informasi bohong.
“Sebenarnya, infrastruktur digital kita masih posisi ke-empat di dunia. Lebih dari 150 juta masyarakat kita telah mengakses internet termasuk ke pelosok-pelosok di daerah. Nah, dari 150 itu, 130 jutanya mengakses media sosial. Kebayang kan arus informasi yang beredarnya seperti apa?” terangnya.
Meski demikian, Rudiantara mengaku, pihaknya terus berkoordinasi dan bekerja untuk melakukan langkah-langkah cepat dan preventif maupun penindakan untuk mengimbangi arus informasi yang beredar dengan beberapa langkah. Misalnya saja program literasi digital, aduan konten, lambe hoaks dan lain sebagainya.
“Literasi digital terus kami lakukan, bahkan setiap minggu kami lakukan. Memang efeknya sangat lama, tetapi ini dianggap mampu efektif untuk menangkal informasi yang tidak benar. Lalu kami juga ada situs Stophoax.co.id, aduan konten dan lambe hoaks. Disitu kita bisa lihat mana atau apa saja sih yang hoaks dan fakta sebenarnya seperti apa,” ucap Rudiantara.
Rudiantara juga menekankan fungsi Kehumasan dan Hukum untuk membangun literasi di tengah masyarakat. Menurutnya, peran Bidang Humas dan Hukum kian sentral di tengah arus informasi, mengingat ke depan, 100 persen internet masuk desa maka perlu adanya penguatan sisi kesiapan masyarakat yang bisa digawangi bidang humas/hukum provinsi, kabupaten/kota. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments