Senin, 14/01/2019 08:01 WIB
"Visi Presiden” Jokowi, Strategi Manipulasi Kampanye?
DAKTA.COM - Oleh: Pengamat Politik, Hersubeno Arief
Akhirnya ketahuan juga apa penyebab Jokowi sebagai capres tidak mau memaparkan visi misi yang difasilitasi KPU. Rupanya Jokowi sudah merasa pasti menang pada Pilpres 2019.
Malam ini melalui sejumlah stasiun televisi nasional Jokowi memaparkan visinya sebagai presiden. Agak aneh sebagai presiden, dia memaparkan visinya di akhir masa jabatan. Lazimnya yang memaparkan visi misi adalah seorang kandidat capres. Melalui pemaparan visi misi, pemilih bisa menilai, apakah dia layak dipilih kembali atau tidak.
Untuk seorang presiden yang akan mengakhiri jabatan, yang tepat adalah evaluasi sepanjang masa jabatannya. Bukan malah mengumbar janji baru. Di Amerika Serikat disebut sebagai presidential approval rating atau level persetujuan publik terhadap kinerja seorang presiden.
Pilihan Jokowi untuk memaparkan visinya ini agak janggal. Tapi pasti ada strategi besar yang tengah dia siapkan. Ini semacam strategi “mengakali” aturan KPU dan Bawaslu.
Pertama, dengan memilih memaparkan visi misi sebagai presiden, maka Jokowi tidak terkena aturan larangan melakukan blocking time seperti diatur dalam Peraturan KPU Tahun 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. Sementara sebagai capres Jokowi akan terkena larangan tersebut.
Kedua, atas nama seorang presiden, dia bisa menggunakan seluruh saluran televisi nasional. Kalau toh hitung-hitungannya komersial, karena berkaitan dengan biaya air time, Jokowi bisa membebankan anggarannya kepada negara.
Ketiga, dengan menggunakan saluran TV sebagai seorang presiden, Jokowi mendapatkan kemewahan yang tidak bisa dimiliki oleh Prabowo sebagai kompetitornya. Setiap saat dia bisa mengakses TV, Prabowo tidak. TV saat ini merupakan media yang paling efektif sebagai alat kampanye, karena menjangkau pemirsa yang sangat luas di seluruh Indonesia.
Tampaknya model kampanye terselubung semacam ini akan dilakukan berkali-kali. Malam ini Jokowi memaparkan visinya dalam episode infrastruktur. Selanjutnya dia akan memaparkan visi-visi lain yang menjadi andalan jualannya dalam kampanye.
Keempat, dengan memaparkan visinya sebagai presiden, Jokowi mencoba mengirim pesan dan membangun kepercayaan diri bahwa dia sudah pasti akan kembali memenangkan Pilpres. Strategi ini bisa mengundang kecurigaan, Jokowi akan menggunakan segala macam cara untuk memenangkan pilpres. Apapun caranya, dia harus menang.
Kelima, dengan pola kampanye semacam ini Jokowi tampaknya sudah memutuskan untuk tidak melibatkan Ma’ruf Amin. Dia all out berjuang sendirian memanfaatkan seluruh fasilitasnya sebagai seorang presiden.
Apakah kampanye terselubung Jokowi itu melanggar aturan? Terpulang kepada KPU dan Bawaslu untuk menilainya, yang jelas kampanye model begini melanggar serta mengabaikan nalar dan akal sehat publik.
Dalam pilpres, penilaian publik jauh lebih penting dan menentukan dibanding penilaian KPU dan Bawaslu. Publik sudah lebih cerdas dan kritis. Bila salah mengelolanya, alih-alih mendapatkan simpati. Publik bisa semakin antipati. **
Editor | : | |
Sumber | : | Hersubeno Arief |
- Kabupaten Bekasi Tentukan Pemimpinnya Sendiri, Sejarah Baru dan Terulangnya Pilkada 2012
- Budaya Silaturahmi dan Halal Bihalal
- Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Menurut Perspektif Pemikir Ekonomi Islam
- Jauh Dari Pemerintahan Bersih Dalam Sistem Demokrasi
- Persikasi Bekasi, Dulu Penghasil Talenta Sekarang Sulit Naik Kasta
- Quo Vadis UU Ciptaker
- Kaum Pendatang Mudik, Cikarang Sunyi Sepi
- Menanti Penjabat Bupati Yang Mampu Beresin Bekasi
- Empat Pilar Kebangsaan dan Tolak Tiga Periode
- DUDUNG ITU PRAJURIT ATAU POLITISI?
- Ridwan Kamil Berpeluang Besar Maju di Pilpres 2024, Wakil dari Jawa Barat
- QUO VADIS KOMPETENSI, PRODUKTIVITAS & DAYA SAING SDM INDONESIA
- Tahlilan Atas Kematian Massal Nurani Wakil Rakyat
- Nasehat Kematian Di Masa Pandemi Covid-19
- FPI, Negara dan Criminal Society
0 Comments