Rabu, 26/12/2018 09:45 WIB
Lemah, Kemampuan Jokowi Tangani Bencana
Wartawan Senior, Tjahja Gunawan
DAKTA.COM - Oleh: Tjahja Gunawan (Penulis, Wartawan Senior)
Sudah banyak bencana alam yang menimpa negeri ini, mulai dari tanah longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi hingga pesawat jatuh. Tahun 2018 bisa dibilang sebagai tahun yang penuh ujian untuk Indonesia karena musibah bencana alam silih berganti sepanjang tahun ini.
Bencana teranyar adalah tsunami di Selat Sunda, yang menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga pukul 13.00 WIB hari Selasa (25/12) ini, tercatat telah menelan korban jiwa sebanyak 429 orang.
Sebelum tsunami di Banten, bencana tsunami dan gempa dahsyat juga melanda wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada bulan September lalu.
Waktu itu, BMKG menyatakan Tsunami setinggi 1,5 meter terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, pasca Gempa Bumi 7,4 Skala Richter menghantam pada pukul 17.02 WIB, berada pada kedalaman 10 kilometer dengan koordinat 0.18 LS dan 119.85 BT.
Sebulan sebelum gempa dan tsunami di Sulteng, terjadi gempa bumi besar yang menerjang Nusa Tenggara Barat (NTB). Bencana di NTB ini menewaskan lebih dari 500 orang, dan sebagian besar tetjadi di sisi utara Pulau Lombok.
Pada peristiwa bencana alam tersebut, tidak terlihat adanya direction yang jelas dari Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Presiden RI.
Seperti Orang Bingung
Dalam setiap tragedi tersebut, Jokowi hanya sekedar datang untuk foto-foto dan berpose di depan kamera para wartawan. Misalnya, kedatangan Jokowi ke wilayah Tsunami di Banten dan Lampung, dia malah jalan-jalan sendirian di pinggir pantai seperti orang kebingungan.
Sehingga kedatangan Jokowi ke lokasi bencana terkesan seperti sedang melakukan pencitraan. Oleh karena itu wajar kalau banyak masyarakat yang menilai kedatangan Jokowi ke lokasi bencana alam tidak terlalu memberi banyak manfaat.
Alih-alih bertemu dengan para korban bencana Tsunami di Banten dan Lampung untuk menunjukkan simpati dan empati, Jokowi malah lebih mementingkan kegiatan "shooting di pinggir pantai."
Rakyat sekarang sudah semakin cerdas. Tidak gampang dibodohi oleh aksi-aksi murahan "sutradara film politik."
Seorang kepala negara yang berwibawa dan memiliki kemampuan leadership yang mumpuni, seharusnya cepat tanggap dan responsif dalam setiap menghadapi krisis yang bersifat mendadak seperti kasus bencana alam ini.
Pada saat menerima informasi terjadi tsunami di Selat Sunda, Presiden Jokowi seharusnya bisa dengan cepat mengumpulkan para menteri serta pimpinan lembaga serta badan yang terkait dengan penanganan bencana alam. Misalnya, seperti Menteri Sosial, Menteri PUPR, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, dan Kepala BNBP.
Tujuannya, untuk mengumpulkan data dan informasi mutakhir dari lapangan. Nah dari pengumpulan informasi tersebut, Presiden lalu membuat arahan dan instruksi kepada intansi lain seperti TNI atau Polri untuk melakukan pencarian korban bencana.
Jika Presiden mampu bekerja cepat tanggap, dengan sendirinya masyarakat bisa melihat kesungguhan pemerintah dalam membantu korban bencana alam.
Penanganan Bencana
Dalam situasi krisis, Presiden juga perlu menguasai pengetahuan umum tentang bencana alam. Hal-hal seperti ini yang tidak dipunyai Jokowi, padahal dia sudah menjadi Presiden selama empat tahun dan telah beberapa kali menghadapi bencana alam. Tapi masyarakat tidak melihat adanya kesungguhan dari Presiden Jokowi dalam menangani tragedi kemanusiaan akibat bencana alam.
Setidaknya seorang Presiden bisa memahami tahapan-tahapan dalam penanganan bencana alam. Tahap pertama, berupa aksi tanggap darurat yakni kegiatan evakuasi korban dan analisa kebutuhan.
Kedua, tahap rekonsturksi antara lain pembangunan shelter, dan lain-lain. Tahap ketiga, pemulihan kembali dan pemberdayaan masyarakat korban bencana alam.
Dalam setiap bencana alam di Tanah Air selama ini, yang pertama terjun ke lokasi umumnya para relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan.
Mereka bergerak atas inisiatif sendiri dan seringkali mereka datang lebih dulu dibandingkan lembaga pemerintah yang terkait dengan masalah kebencanaan.
Jika melihat korban serta kerusakan akibat bencana Tsunami di Banten dan Lampung, sebaiknya penanganan bencana ini ditangani secara nasional. Bukan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Banten dan Pemprov Lampung apalagi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten yang daerahnya terdampak bencana alam.
Kecuali jika Presiden Jokowi tidak mau pusing dan tidak peduli dengan derita yang dirasakan masyarakat Banten dan Lampung. Jika ingin mendapat apresiasi masyarakat, sekaranglah saatnya Jokowi menunjukkan kepeduliannya. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Tjahja Gunawan |
- Kabupaten Bekasi Tentukan Pemimpinnya Sendiri, Sejarah Baru dan Terulangnya Pilkada 2012
- Budaya Silaturahmi dan Halal Bihalal
- Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Menurut Perspektif Pemikir Ekonomi Islam
- Jauh Dari Pemerintahan Bersih Dalam Sistem Demokrasi
- Persikasi Bekasi, Dulu Penghasil Talenta Sekarang Sulit Naik Kasta
- Quo Vadis UU Ciptaker
- Kaum Pendatang Mudik, Cikarang Sunyi Sepi
- Menanti Penjabat Bupati Yang Mampu Beresin Bekasi
- Empat Pilar Kebangsaan dan Tolak Tiga Periode
- DUDUNG ITU PRAJURIT ATAU POLITISI?
- Ridwan Kamil Berpeluang Besar Maju di Pilpres 2024, Wakil dari Jawa Barat
- QUO VADIS KOMPETENSI, PRODUKTIVITAS & DAYA SAING SDM INDONESIA
- Tahlilan Atas Kematian Massal Nurani Wakil Rakyat
- Nasehat Kematian Di Masa Pandemi Covid-19
- FPI, Negara dan Criminal Society
0 Comments