Nasional / Hukum dan Kriminal /
Follow daktacom Like Like
Jum'at, 07/12/2018 13:48 WIB

PPAD Sarankan Penanganan Kelompok OPM Diserahkan kepada TNI

Ketua PPAD Letjen Purn Kiki Syahnakri
Ketua PPAD Letjen Purn Kiki Syahnakri
JAKARTA, DAKTA.COM - Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) memberikan pernyataan sikap terkait kasus penembakan terhadap 31 pekerja Trans Papua. 
 
Dalam keterangan persnya, Ketua PPAD Letjen (Purn.) Kiki Syahnakri menyatakan bahwa peristiwa penembakan terhadap masyarakat sipil oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua sebaiknya memang penanganannya diserahkan kepada militer karena mereka mempunyai senjata api. 
 
"Bahwa ada kelompok bersenjata, serahkan penanganannya kepada militer. Jika mereka bersenjata, lalu ditembak mati, itu bukan pelanggaran HAM. Itu sesuai dengan hukum humaniter yang berlaku," tegas Kiki di Gedung PPAD, Matraman, Jakarta Timur pada Jumat (7/12).
 
Namun Kiki mengatakan, penanganan kasus ini jangan hanya dilihat dari perspektif militer semata, pasalnya ia mengakui masih terdapat kesenjangan sosial yang cukup besar di wilayah tersebut. 
 
"Belajar dari sejarah di Timor Timur masa lalu, pemerintahan Pak Harto itu membangun infrastruktur di wilayah itu, tapi mereka tidak sepenuhnya senang. Nah, pendekatan kesejahteraan juga perlu dilakukan," imbuhnya. 
 
Kiki juga mengusulkan agar Direktorat Zeni TNI digunakan untuk mengamankan segala proyek pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
 
"Setidaknya hingga situasi berlangsung kondusif, satuan TNI perlu dilibatkan untuk pengamanan pengiriman logistik di Papua," tutupnya. 
 
Seperti diketahui telah terjadi aksi penembakan terhadap para pekerja proyek jembatan Trans Papua di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Dikabarkan sebanyak 31 pekerja menjadi korban oleh kelompok separatis tersebut. 
 
Akibat insiden ini, pihak Kemenpupera memberhentikan sementara pengerjaan proyek pembangunan jembatan Trans Papua hingga situasi kondusif. **
 
Reporter :
Editor :
- Dilihat 2331 Kali
Berita Terkait

0 Comments