JAKARTA_DAKTACOM: Mensesneg, Pratikno mengisyaratkan pemerintah akan menolak usulan dana aspirasi.

"Presiden kemarin telah memerintahkan untuk menggunakan anggaran dengan se-efektif dan se-efisien mungkin karena kondisi ekonomi negara kita ini masih belum stabil"

Pratikno mengemukakan bahwa penambahan pos anggaran dana aspirasi ke dalam APBN 2016 sudah tidak mungkin untuk dilakulan pasalnya mereka telah menyusun tentang rencana kerja pemerintah.

"Oleh karena itu apabila dana aspirasi diartikan sebagai item belanja yang baru dan tidak ada dalam program yang telah kita rencanakan, maka ini tidak bisa kita masukkan (dalam APBN)" kata Praktikno.

Pratikno juga meyakini bahwa sebagian besar masyarakat tidak menginginkan adanya dana aspirasi yang akan menimbulkan celah untuk melakukan korupsi.

Meskipun belum ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi mengenai program UP2DP sebagai implementasi dana aspirasi, kemungkinan besar pemerintah akan menolak hal tsb karena saat ini setiap pos anggaran di dalam APBN telah ditentukan.

Sebelumnya ketiga fraksi yang menegaskan untuk menolak program tsb yakni F-PDIP, F-Hanura, dan F-Nasdem mengaku akan melakukan lobi politik terhadap Presiden mengingat mereka adalah fraksi pendukung pemerintahan.