JAKARTA_DAKTACOM: Anggota F-PDIP, Aria Bima mengatakan kisruh dana aspirasi adalah imbas dari Pemilu sistem proporsional terbuka.

"Sejak awal PDIP tidak setuju dengan sistem (Pileg) terbuka, karena tahu konsekuensinya akan seperti ini. Pasti warga merasa memilih kita kok, ya wajar jika mereka banyak tuntutan" kata Aria Bima.

Aria mengungkapkan akibat pemilihan anggota legislatif dengan sistem terbuka, masyarakat beranggapan bahwa anggota dewan mampu melakukan apa saja untuk para pemilihnya.

"Masyarakat itu nggak bisa diajak bicara tentang program, pengawasan anggaran, nggak bisa. Mereka itu tahunya apa yang bisa kalian kasih buat kami. Mau milih Gubernur, Walikota, Bupati, atau Dewan ya sama saja pola pikirnya seperti itu" paparnya.

Aria menegaskan masalah dana aspirasi mempunyai tiga kelemahan, yakni rawan korupsi, akan menimbulkan kesenjangan dengan daerah yang mempunyai wilayah luas, dan pelanggaran konstitusi.

"Jawab dulu mengenai tiga hal itu, pengawasannya bagaimana, lalu bagaimana perbandingan antara anggota dewan yang berasal dari Papua misalnya, lalu putusan MK mengenai fungsi legislatif itu seperti apa" jelasnya.

Meskipun telah disetujui oleh DPR RI dalam rapat paripurna, namun menurut keterangan dari Menkeu, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa akan sulit memasukkan dana aspirasi tsb ke dalam APBN 2016 karena pada saat ini pembahasan APBN telah memasuki rencana pembangunan pemerintah.

Namun ia mengaku hingga saat ini belum ada sikap apapun dari pemerintah karena belum mendapatkan proposal mengenai dana aspirasi tsb.