BEKASI, DAKTA.COM - Peran Tim Pengawasal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kurang maksimal dalam kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Padahal, dengan terlibatnya TP4D dalam setiap kegiatan OPD setidaknya bisa meminimalkan indikasi terjadi dugaan penyalahgunaan anggaran maupun administrasi.

Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Haerudin mengatakan dalam APBD 2018 ada 10 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang meminta pendampingan TP4D, diantaranya Dinas PUPR, Dinas Sosial dan beberapa dinas lain.

Tugas utama TP4D diantaranya membantu Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran guna mempercepat pembangunan. Utamanya menghindari indikasi pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara.