Rabu, 10/10/2018 10:21 WIB
Pemkab Bekasi Butuh Data Konkret Selesaikan Persoalan Pendidikan
Swara Bekasi bersama Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Jamil, S.Sos
BEKASI, DAKTA.COM - Persoalan pendidikan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, karena ada banyak sekolah yang belum mendapatkan perhatian, baik dari sistemnya maupun sarana dan prasarana yang memadai.
Seperti di wilayah Kabupaten Bekasi, masih ditemukan beberapa sekolah yang memang membutuhkan perhatian khusus terkait sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Menurut Anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Bekasi, Jamil, S.Sos dalam menangani persoalan ini pemerintah daerah perlu mempunyai data yang konkret terhadap jumlah sekolah di semua tingkatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi.
"Permasalah seperti kurangnya sarana dan prasarana memang selalu terjadi. Kami sering melakukan rapat kerja bersama SKPD terkait, dan untuk memberikan solusinya dibutuh data yang ril terhadap jumlah usia anak yang bersekolah dan sekolah yang ada di semua tingkatan," jelasnya dalam Swara Bekasi di Radio Dakta, Rabu (10/10).
Walaupun demikian, pihaknya mendorong Dinas Pendidikan untuk serius meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Kabupaten Bekasi. "Orang yang tidak mampu harus tetap bersekolah, maka kami mendorong Disdik agar membangun kerja sama dengan sekolah swasta, sehingga orang yang tidak mampu bisa juga bersekolah di situ bukan hanya di sekolah negeri," ucapnya.
Sementara menanggapi aksi guru honorer beberapa waktu lalu di plaza Pemkab Bekasi, ia menyampaikan pihaknya sudah membuat Kelompok Kerja (Pokja) untuk memperjuangkan tuntutan guru honorer.
"DPRD Kabupaten Bekasi serius mengkajian permasalahan guru honorer melalui Pokja, bahkan Bupati Bekasi sedang membentuk langkah pendataan guru honorer dari kecamatan di Kabupaten Bekasi," ungkapnya.
Menurutnya dalam hal ini, pemerintah daerah cukup kesulitan memperoleh data yang ril terhadap jumlah honorer di wilayah Kabupaten Bekasi.
"Ketika ada pendataan kok jumlah honorer terus bertambah. Maka kita juga meminta Disdik dan SKPD lain untuk melakukan kajian analisa beban kerja, sehingga dapat mengukur, berapa tenaga honorer yang dibutuhkan di wilayah Kabupaten Bekasi," terangnya.
Ia mengakui DPRD Kabupaten Bekasi sangat serius untuk membuat regulasi berupa kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer, sehingga hal itu berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- FajarPaper Sukseskan Panen Lele, Dukung Kemandirian Ekonomi Warga Binaan
- Di Akhir Tahun 2024, BBWM Serahkan Rumah Layak Huni untuk Mak Sarmah
- BBWM Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Rob di Utara Bekasi
- Media Gathering Pemkab Bekasi di Garut: Sinergi dan Kolaborasi untuk Pembangunan
- FajarPaper Perkuat Komitmen Keberlanjutan Lewat Program Ekonomi Sirkular di Kabupaten Bekasi
- Peringati Hari Pahlawan, LAZ Al-Kahfi Peduli Berikan Bantuan kepada Veteran dan Penghafal Al-Qur'an
- NikahXpress Akan Hadir di Pollux Mall Cikarang, Tawarkan Pernikahan Sah dan Instan
- Kolaborasi Pemkab Bekasi dan Lippo Cikarang (LPCK) Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan
- PT Bina Bangun Wibawa Mukti Resmikan Fasilitas Generator Oksigen Medis di Babelan
- Lippo Cikarang Cosmopolis Resmikan Masjid Kedua, Wujudkan Komitmen Penyediaan Fasilitas Ibadah untuk Masyarakat
- Korean Cultural Association Cikarang Diresmikan di Distrik 1 Cikarang
- EdgeConnex Perluas Pusat Data di Lippo Cikarang Cosmopolis, Dukung Kebutuhan Cloud dan AI bagi Ekonomi Digital Indonesia
- FajarPaper Dukung Kebersihan Lingkungan Cikarang Barat dengan Bantuan Tempat Sampah dan Giat Bersih Kali
- Hariyanto Arbi Buka Gerai Kedua Flypower di Pollux Mall Cikarang
- Munaslub I IKAPEKSI Momentum Pembenahan Organisasi yang Lebih Solid
0 Comments