Jum'at, 28/09/2018 09:58 WIB
Pokja DPRD Kabupaten Bekasi Segera Validasi Data Honorer di Tiap Sekolah
Kantor DPRD Kabupaten Bekasi
CIKARANG, DAKTA.COM - Guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Hononer (FPHI) di wilayah Kabupaten Bekasi, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Pemkab Bekasi pada 24-25 September.
Selain melakukan aksi demonstrasi, mereka juga berkomitmen mogok mengajar di sekolahnya masing-masing selama sepekan, hal ini tentunya berdampak pada terganggunya kegiatan belajar mengajar siswa.
Mereka menuntut pengangkatan melalui SK Bupati, meminta jaminan upah setara UMK, mendatabesekan guru honorer kedalam data Badan Pelatihan Pendidikan dan Kepegawaian Daerah, serta asuransi kesehatan.
Menyikapi hal ini Lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Bekasi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) khusus Guru Honorer. Tim yang terdiri dari 12 orang dari komisi I dan IV akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Asda III, dan Badan Pelatihan Pendidikan dan Kepegawaian Daerah terkait persoalan guru honorer.
Anggota Pokja DPRD, Jamil mengatakan tim itu akan melakukan koordinasi dan menyesuaikan data-data guru honorer dari verifikasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah daerah.
"Data itu nantinya akan dibuat kajian seberapa banyak kebutuhan dari guru honorer di tiap sekolah, serta beban analisis kerjanya baik dari guru honorer maupun guru yang berstatus PNS," kata Jamil di Cikarang, Jumat (28/9).
Jika siswa di setiap sekolah dirasa cukup hanya diajar oleh guru berstatus PNS maka guru honorer akan dipertimbangkan untuk tidak diperkerjakan lagi, karena, kata dia, banyak guru honorer tidak memenuhi kualifikasi serta titipan dari berbagai pihak, tetapi hal ini perlu dibicarakan lagi.
"Terkait dengan jaminan upah dan kesehatan yang dituntut guru honorer, kami mengupayakannya agar hal itu bisa terealisasi, tetapi untuk APBD 2019 tidak bisa diberikan karena Musrembang telah dilakukan," ujarnya.
Dalam Pokja itu pihaknya juga akan mengkaji kebutuhan hidup yang sesuai bagi guru honorer.
Selain itu, saat ini guru honorer penerima Jasa Tenaga Kerja (Jastek) juga tidak diberikan anggaran dari dana bos oleh pihak sekolah, hal ini juga menjadi perhatian dalam Pokja tersebut dan akan melakukan penertiban. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- FajarPaper Sukseskan Panen Lele, Dukung Kemandirian Ekonomi Warga Binaan
- Di Akhir Tahun 2024, BBWM Serahkan Rumah Layak Huni untuk Mak Sarmah
- BBWM Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Rob di Utara Bekasi
- Media Gathering Pemkab Bekasi di Garut: Sinergi dan Kolaborasi untuk Pembangunan
- FajarPaper Perkuat Komitmen Keberlanjutan Lewat Program Ekonomi Sirkular di Kabupaten Bekasi
- Peringati Hari Pahlawan, LAZ Al-Kahfi Peduli Berikan Bantuan kepada Veteran dan Penghafal Al-Qur'an
- NikahXpress Akan Hadir di Pollux Mall Cikarang, Tawarkan Pernikahan Sah dan Instan
- Kolaborasi Pemkab Bekasi dan Lippo Cikarang (LPCK) Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan
- PT Bina Bangun Wibawa Mukti Resmikan Fasilitas Generator Oksigen Medis di Babelan
- Lippo Cikarang Cosmopolis Resmikan Masjid Kedua, Wujudkan Komitmen Penyediaan Fasilitas Ibadah untuk Masyarakat
- Korean Cultural Association Cikarang Diresmikan di Distrik 1 Cikarang
- EdgeConnex Perluas Pusat Data di Lippo Cikarang Cosmopolis, Dukung Kebutuhan Cloud dan AI bagi Ekonomi Digital Indonesia
- FajarPaper Dukung Kebersihan Lingkungan Cikarang Barat dengan Bantuan Tempat Sampah dan Giat Bersih Kali
- Hariyanto Arbi Buka Gerai Kedua Flypower di Pollux Mall Cikarang
- Munaslub I IKAPEKSI Momentum Pembenahan Organisasi yang Lebih Solid
0 Comments