Jum'at, 21/09/2018 13:56 WIB
Sejumlah Kementerian Buka Lowongan CPNS Bagi Disabilitas
Ujian Penerimaan CPNS (dok)
JAKARTA, DAKTA.COM - Sejumlah kementerian/lembaga di pusat membuka beberapa formasi untuk penyandang disabilitas pada seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018.
Berdasarkan pengumuman pengadaan CPNS yang telah diterbitkan, kementerian/lembaga yang membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi CPNS antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Keuangan.
Kemudian, Kementerian Pariwisata; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Pengawas Pemilu; Badan Narkotika Nasional; Badan Pusat Statistik dan Kejaksaan Agung
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuka peluang bagi 20 penyandang disabilitas untuk mengisi 10 formasi pada seleksi penerimaan CPNS 2018.
Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terdapat lima formasi yang bisa diisi oleh 10 penyandang disabilitas. Kementerian Keuangan juga membuka delapan formasi bagi 12 penyandang disabilitas.
Kementerian Pariwisata membuka peluang bagi dua penyandang disabilitas untuk mengisi dua formasi, yaitu analis publikasi dan statistisi ahli pertama. Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat enam formasi yang bisa diisi oleh enam penyandang disabilitas.
Badan Pusat Statistik membuka peluang bagi tujuh penyandang disabilitas hanya untuk satu formasi, yaitu statistisi ahli pertama. Pada Badan Pengawas Pemilu, terdapat tiga formasi yang bisa diisi lima penyandang disabilitas.
Badan Narkotika Nasional membuka peluang bagi empat penyandang disabilitas untuk mengisi tiga formasi, yaitu auditor terampil, pengelola teknologi informasi dan pengelola laboratorium. Kejaksaan Agung juga membuka satu formasi bagi satu penyandang disabilitas, yaitu pranata komputer ahli pertama. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | antaranews.com |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments