Selasa, 18/09/2018 08:22 WIB
Massa Geruduk Kantor Pemkab Bekasi Tuntut Pilkades Ulang
TAMBUN, DAKTA.COM - Ratusan Masyarakat di tujuh desa di wilayah Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Pemkab Bekasi. Mereka menuntut agar hasil pilkades yang digelar di tanggal 26 Agustus 2018 lalu dibatalkan karena terdapat dugaan kecurangan.
Dengan menggunakan mobil komando mereka melakukan orasi dan membawa keranda mayat sebagai simbol kecurangan pilkades. Setelah melakukan orasi akhirnya mereka dipertemukan dengan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa.
Koordinator warga Desa Sumber Jaya, Hartono Amani, Tambun Selatan, menilai kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi tidak dapat menyikapi masalah sengketa pilkades.
"Seakan permasalahan ini selesai dilimpahkan ke pengadian. Kesimpulan sudah jelas dan betul, yang ada hari ini jelas sangat kecewa dengan panitia pilkades tingkat kabupaten. Kalau memang ada masalah kami harapkan musyawarah mufakat dulu," ungkapnya.
Massa dari Sumber Jaya bersama enam desa lain hari ini Selasa (18/9) berunjuk rasa di Kompleks Pemkab Bekasi. Mereka membawa keranda mayat dan dua boneka pocong sebagai simbol kematian demokrasi di Kabupaten Bekasi.
"Kami tuntut keadilan. Kami minta kebijakan Ibu Bupati, kami minta kebijakan Gubernur Jawa Barat agar sesuai dengan harapan kami agar pelantikan ditunda dan pemilihan ulang," jelasnya.
Menanggapi putusan mediasi dengan DPMD hari ini, Hartono dan perwakilan desa lain mengaku kecewa.
"Kami sangat geram. Panita pilkades seakan lepas tangan. Artinya kepala dinas tetap melantik kades yang bermasalah. Kami tuntut walau sampai pengadilan, siapapun yang salah harus ditindak secara hukum," kata Hartono.
"Saya heran, saya sangat curiga. Ada apa dengan kepala dinas? Ini ada masalah lho. Ini 16 desa banyak yang bermasalah janggal dan curang," sambungnya.
Ia mencontohkan kasus dugaan kecurangan pada pilkades Sumber Jaya. Pertama ada pertambahan 187 suara misterius dan kedua distribusi surat suara pada malam hari serta ditemukan surat suara bertanda tangan berstempel panitia tapi tidak ada nama penerima.
"Seharusnya musyawarah mufakat dulu seperti dalam Perbup. Setiap desa, masalah panitia, BPD, harus dikonfrontir. Sampai saat ini Nota Keberatan diajukan belum ada duduk bareng. Hari ini baru duduk bareng dengan kepala dinas. Itu pun setelah digeruduk," katanya.
Ia menyatakana, apabila tanggapan dari BPMD hari ini tak memuaskan, massa mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. **
Reporter | : | Ardi Mahardika |
Editor | : |
- BBWM Rayakan 22 Tahun, Komitmen pada Pembangunan dan Tanggung Jawab Sosial untuk Masyarakat
- Pagar Laut di Bekasi untuk Pembangunan Alur Pelabuhan
- Gadang Barubah Hadir di Cikarang: Restoran Padang dengan Konsep Unik
- Bekasi Premier Pencak Silat Tournament 2nd Edition 2025: Membangkitkan Cinta pada Pencak Silat
- FajarPaper Sukseskan Panen Lele, Dukung Kemandirian Ekonomi Warga Binaan
- Di Akhir Tahun 2024, BBWM Serahkan Rumah Layak Huni untuk Mak Sarmah
- BBWM Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Rob di Utara Bekasi
- Media Gathering Pemkab Bekasi di Garut: Sinergi dan Kolaborasi untuk Pembangunan
- FajarPaper Perkuat Komitmen Keberlanjutan Lewat Program Ekonomi Sirkular di Kabupaten Bekasi
- Peringati Hari Pahlawan, LAZ Al-Kahfi Peduli Berikan Bantuan kepada Veteran dan Penghafal Al-Qur'an
- NikahXpress Akan Hadir di Pollux Mall Cikarang, Tawarkan Pernikahan Sah dan Instan
- Kolaborasi Pemkab Bekasi dan Lippo Cikarang (LPCK) Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan
- PT Bina Bangun Wibawa Mukti Resmikan Fasilitas Generator Oksigen Medis di Babelan
- Lippo Cikarang Cosmopolis Resmikan Masjid Kedua, Wujudkan Komitmen Penyediaan Fasilitas Ibadah untuk Masyarakat
- Korean Cultural Association Cikarang Diresmikan di Distrik 1 Cikarang
0 Comments