Rabu, 12/09/2018 11:39 WIB
Sebulan Berlalu, Janji Pemerintah Recovery Lombok Tak Terealisasi
Tokoh masyarakat Lombok, H. Lalu Suryade
LOMBOK, DAKTA.COM - Lebih dari satu bulan berlalu sejak Lombok dilanda gempa bumi berkekuatan 7 SR. Relawan dan masyarakat terus bergotong-royong untuk melakukan pemulihan di Pulau Seribu Masjid tersebut. Mulai dari trauma healing yang diberikan pada korban, hingga pembangunan kembali bangunan yang sebelumnya runtuh akibat gempa.
Tokoh masyarakat Lombok, H. Lalu Suryade mengatakan meski sudah berangsur-angsur membaik, tak bisa dipungkiri bahwa keadaan masyarakat Lombok saat ini sangat berbeda dengan kondisi sebelum gempa.
“Satu bulan ini mereka sudah berhijrah, keadaan sebelum dan sesudahnya (gempa) sangat jauh berbeda. Sebelumnya mereka hidup normal, anak-anak sekolah normal, bercocok tanam, dan mencari mata pencaharian, tapi kini mereka tidak lagi seperti itu,” ujarnya kepada Dakta, Selasa (11/9).
Lalu juga mengatakan bahwa sebagian anak-anak sudah mulai bersekolah di tenda-tenda darurat, tetapi masyarakat masih khawatir terhadap gempa susulan yang terjadi di Lombok.
Sementara itu, janji pemerintah untuk melakukan recovery di Lombok masih belum terealisasi. Pemerintah juga tampak enggan menetapkan gempa bumi yang terjadi di Lombok sebagai bencana nasional.
“Memang pemerintah melakukan upaya membantu warga dengan memberikan rekening bagi yang rumah hancur Rp50 juta, yang rusak sedang Rp25 juta, dan yang rusak ringan Rp10 juta, tapi itu yang baru diberikan 5000-an kepala keluarga sementara 100.000-an kepala keluarga masih belum diberikan, itu belum lagi yang tidak melaporkan, kita nggak tahu bagaimana upaya pemerintah selanjutnya,” ujarnya.
Lalu juga menambahkan, 5000 kepala keluarga yang sudah mendapatkan bantuan pun kesulitan mencairkan dana tersebut.
“Kemarin dari laporan, 5000 warga yang dapat bantuan langsung dalam rekening ternyata tidak bisa dicairkan, katanya harus ada surat dari Bupati ke BNPB dan sebagainya, kenapa itu tidak dilakukan sekaligus, sementara untuk mereka mendapatkan bantuan itu kan sudah melalui proses yang detail, melihat kondisi mereka kenapa tidak dipermudah jalan mereka? Ketika dicairkan diblokir,” tambah Lalu, menjelaskan keresahannya. (Inayah)
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments