Jum'at, 07/09/2018 11:28 WIB
BNPB: 11 Provinsi Dilanda Kekeringan
Ilustrasi kekeringann yang mulai melanda di berbagai daerah
JAKARTA, DAKTA.COM - Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan 4.053 desa dari 888 kecamatan di 111 kabupaten/kota seluruh Indonesia dilanda kekeriangan.
"Meskipun musim kemarau 2018 berlangsung normal, bencana kekeringan terjadi di 11 provinsi," kata Sutopo melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (7/9).
Sutopo mengatakan, kekeringan terjadi di beberapa tempat di wilayah Indonesia khususnya Jawa dan Nusa Tenggara. Beberapa daerah yang mengalami kekeringan cukup luas adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung.
Pendataan kekeringan di wilayah Bali masih dilakukan, tetapi laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan kekeringan tidak berdampak luas di provinsi tersebut.
"Kemarau menyebabkan pasokan air berkurang, debit sungai menurun, tinggi muka air di danau dan waduk menyusut dan sumur kering," jelas Sutopo.
Kekeringan terjadi di 22 kabupaten/kota di Jawa Barat yang meliputi 165 kecamatan dan 761 desa. Jawa Tengah, kekeringan terjadi di 28 kabupaten/kota meliputi 208 kecamatan dan 1.416 desa. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat, kekeringan terjadi di sembilan kabupaten/kota yang meliputi 74 kecamatan dan 346 desa.
"Musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga September 2018 dengan puncaknya selama Agustus-September. Daerah yang mengalami kekeringan saat ini adalah daerah-daerah yang hampir setiap tahunnya mengalami kekeringan," ucap Sutopo. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | antaranews.com |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments