BEKASI_DAKTACOM: Dinas yang paling gagal dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD), di kota Bekasi adalah Dinas Perhubungan. Selain gagal mencapai target retrebusi parkir sebenar Rp 1,6 miliar pertahun, juga Dishub adalah SKPD yang yang banyak dilaporkan masyarakat melakukan pungutan liar.

" Kita dapat laporan dari masyarakat seragam Dishub diperjualbelikan oknum untuk digunakan melakukan pungutan liar" kata Ketua DPR PDI Perjuangan yang juga anggota komisi A, kepada dakta.com, Kamis (18/6/15).

Dikatakan, dewan mendapat laporan kalau ada oknum Dishub yang memperjual belikan seragam Dishub. Kalau yang membeli seragam itu Tenaga Kerja Kontrak (TKK) atau paling tidak tenaga honor, masih mungkin bisa diminta pertanggungjawaban, tapi ini diperjualbelikan kepada masyarakat lalu digunakan untuk melakukan pungutan liar dengan membuka lahan parkir, atau menyetop mobil box, truk barang untuk dimintai retrebusi parkir.

"Karena berpakaian seragam Dishub dikira masyarakat petugas resmi. Merekapun seenaknya memungut uang kepada supir mobil, box, truk dan angkutan barang" cerita Anim.

Oleh karena itu dewan katanya sudah meminta kepada Dishub agar menertibkan seragam jangan sampai digunakan untuk melakukan pemerasan terhadap masyarakat.

"Kita sudah memberikan peringatan, apalagi peringatan itu diberikat berkaitan dengan laporan masyarakat soal pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum Dishub. Jika tak ada perubahan, Kepala Dishub diganti saja. Karena Ia telah gagal membina Dishub" tegas Anim.

Bagi Fraksi PDI katanya, Kepala Dishub sudah kartu mati. Tak ada prestasinya. Yang banyak adalah laporan masyarakat terkait pungli. Kita dapat laporan hampir setiap hari ada oknum yang memakai seragam Dishub yang melakukan pungli di Jl. Perjuangan dekat kuburan Cina, di jl. Ujung Aspal Pondokgede, Jl. Agussalim dekat SMP 3, serta di daerah Bantargebang, Mustika Jaya, dan di beberapa tempat lainnya.