Jum'at, 31/08/2018 13:45 WIB
Demokrat: Keputusan Dedi Mizwar adalah Hak Politik Pribadi
Dedi Mizwar (Istimewa)
BEKASI, DAKTA.COM - Nama Dedi Mizwar santer dikabarkan sebagai calon juru bicara (Jubir) Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Hal ini mengundang bebagai pertanyaan di benak masyarakat, karena berseberangan dengan keputusan partai pengusung Dedi Mizwar, Partai Demokrat yang memilih untuk mendukung Paslon Prabowo-Sandiaga.
Menanggapi hal ini, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara, mengatakan bahwa sampai saat ini Dedi Mizwar masih belum memutuskan apa-apa. Hal itu di sampaikan Irfan saat berbincang dengan Dakta Jum’at (31/08).
“Bang Dedi Mizwar, sampaikan sama sekali tidak, dia didekati dan ditawari iya, tapi dia memutuskan atau gimana tidak,” kata Irfan.
Namun Irfan menegaskan bahwa keputusan Dedi Mizwar nantinya adalah menjadi hak politik pribadinya.
“Begini sebenarnya, apakah Pak Dedi Mizwar jadi juru bicara capres, capres B, bahkan apabila Pak Dedi Mizwar jadi capres atau cawapres itu adalah hak politik pribadi ya,” tegasnya.
Seperti yang diketahui, menjelang Pilpres 2019 kedua kubu makin bersemangat untuk menarik bahkan mengklaim tokoh-tokoh tertentu untuk menjadi tim sukses masing-masing calon. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments