Bekasi / Kabupaten /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 29/08/2018 14:15 WIB

Pelaksanaan Pilkades Tahun Ini Lahirkan Pemimpin Desa Berkualitas

Dialog Swara Bekasi bersama Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah
Dialog Swara Bekasi bersama Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah
CIKARANG, DAKTA.COM - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2018 di Kabupaten Bekasi telah dilaksanakan pada Ahad (26/8) lalu. Dalam pelaksanaannya Pilkades tahun 2018 ini berjalan kondusif dan aman, walaupun masih ada beberapa kendala secara teknis saat pelaksanaan pemilu berlangsung.
 
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah mengatakan bahwa kendala tersebut salah satunya karena pembatasan peserta Pilkades pada tahun ini.
 
"Peserta Pilkades tahun ini kan dibatasi berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini hanya lima orang per desa yang boleh ikut serta dalam Pilkades. Itu yang menimbulkan protes dari masyarakat," ungkapnya saat Dialog Swara Bekasi di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang, Rabu (29/8).
 
Desa yang memiliki bakal calon kepala desa berlebih  itu akan diseleksi oleh tim akademisi dari perguruan tinggi. Tujuan dari seleksi tersebut agar kualitas dari calon kepala desa tersebut dapat terukur dan teruji.
 
"Tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada seleksi, hanya ada di tahun ini. Adanya tes ini agar lahir kepala desa yang berkualitas bukan hanya memperoleh suara terbanyak tetapi sudah teruji dari segi akademisnya," jelasnya.
 
Menurutnya, terkait sosialisasi pelaksanaan Pilkades tahun ini sudah cukup baik, tetapi ke depan perlu ditingkatkan kembali kinerja panitia agar masyarakat lebih mengenal visi misi para calon kepala desanya.
 
"Tingkat keikutsertaan masyarakat di Pilkades ini cukup tinggi daripada Pilkada. Pilkades ini seperti punya magnet tersendiri antara pemilih dan calonnya. Mungkin karena kedekatan dan pemilihan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya.
 
Sementara itu terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Yudhi menyampaikan bahwa PAD Kabupaten Bekasi itu cukup mumpuni apabila dikerjakan dengan maksimal.
 
"Tinggal pemerintah bisa tidak menggenjotnya. Seperti sektor pajak restoran, kalau tiap-tiap restoran secara jujur menyetorkan pajaknya  itu bisa masuk ke kas daerah dan menambah PAD kita," imbuhnya. **

 

Editor :
Sumber : Radio Dakta
- Dilihat 3195 Kali
Berita Terkait

0 Comments