JAKARTA, DAKTA.COM - Pemerintah bakal hentikan barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal yang selama ini impor. Langkah ini diambil demi menyelamatkan transaksi berjalan yang masih defisit sekitar 3%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada sekitar 900 barang impor yang tengah dikaji. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 500 barang impor.

"Kita akan review 900 barang impor," kata Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (24/8).

Sri Mulyani menjelaskan 900 barang impor itu sudah terkena pajak penghasilan (PPh) impor pasal 22 dengan tarif yang berbeda-beda antara 2,5%, 7,5%, hingga 10%. Tarif PPh impor ini pun bisa dikreditkan untuk pembayaran pajak tahun berjalan.

Berikut penjelasan lengkap seputar rencana pemerintah setop 900 barang impor (hek/hns)