Kamis, 23/08/2018 16:05 WIB
JPPR: Oligarki Elit Parpol Sandera Demokrasi
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat, Sunanto
GARUT, DAKTA.COM - Proses demokrasi di Indonesia masih dibayangi dengan oligarki parpol sehingga tujuan penyelenggaraan pemilu kehilangan ruh 'kedaulatan rakyat'.
Hal ini diungkapkan olek Koordinator Nasional (Koornas) Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sunanto dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jabar di Hotel Sabda Alam Garut, Kamis (23/8).
"Problem utama demokrasi kita karena masih terjebak pada pendekatan legal formal semata dan pemahaman regulasi yang terbatas," jelasnya.
Cak Nanto memberi contoh proses kandidasi dalam penentuan capres dan cawapres membuktikan bahwa peran ketum parpol sangat dominan sehingga pilihan yang ada menjadi sangat terbatas dan terkesan dipaksakan.
Jika hal tersebut terus terjadi, menurut Cak Nanto, maka biaya yang besar dalam penyelenggaraan pemilu akan menjadi sia-sia, karena tujuan demokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat semakin jauh dari harapan.
Sementara Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Barat, Iu Rusliana menyarankan agar partai politik memperbaiki sistem manajemen dengan menerapkan keterbukaan informasi sehingga publik bisa lebih percaya proses demokrasi yang berlangsung.
"Parpol sebagai pilar demokrasi semestinya lebih mengedepankan kepentingan masyarakat sehingga tidak terjebak pada oligarki elit partai," ungkapnya.
Karenanya, kalangan 'civil society' perlu melakukan konsolidasi dan melakukan terobosan guna mendorong partai politik agar lebih profesional dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. (dwh)
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments