Jum'at, 27/07/2018 14:49 WIB
Ijtima Ulama Bahas Solusi Persoalan NKRI
Ketua Penyelenggara Ijtima Ulama, Ustadz Yusuf Muhammad Martak (Keempat dari kiri)
JAKARTA, DAKTA.COM - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) menggelar Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Hotel Menara Peninsula Jakarta, 27-28 Juli 2018.
Acara pembukaan Ijtima ini dilaksanakan pada Jumat (27/7) malam yang dihadiri oleh gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. “600 ulama dan tokoh dari berbagai daerah di Indonesia hadir sebagai peserta Ijtima, sedangkan ada sekitar 500 orang undangan yang kami undang untuk hadir dalam acara pembukaan,” kata Ketua Umum GNPF Ulama yang juga ketua penyelenggara dan penanggung jawab ijtima, Ustadz Yusuf Muhammad Martak.
Menurutnya acara ini merupakan salah satu langkah nyata GNPF Ulama untuk mencari solusi bagi persoalan bangsa dan NKRI. “Sebagai bagian dari bangsa tercinta ini, GNPF Ulama juga ingin memberikan sumbangsih solusi atas persoalan yang sedang terjadi, mulai dari kepemimpinan, ekonomi sampai dengan sosial keagamaan,” ucapnya.
Ustadz Yusuf juga menegaskan, di antara hal penting yang akan dibahas para ulama dalam Ijtima adalah soal kepemimpinan nasional dan penguatan ekonomi umat.
“Kami ingin memberikan petunjuk bagi umat dalam memilih pemimpin. Apalagi ini menjelang tahun 2019, ada momentum pilpres dan pileg. Umat harus bisa menentukan pilihan pemimpin dan wakil rakyat yang jelas berpihak pada Islam dan kaum Muslimin,” ungkapnya.
Sedangkan untuk persoalan ekonomi, lanjutnya, umat Islam juga harus berdaulat. “Umat Islam jangan hanya menjadi konsumen, tapi harus juga menjadi pelaku ekonomi. Umat Islam juga harus terjun ke sektor-sektor ekonomi, agar terjadi pemerataan kesejahteraan,” jelasnya.
Selain persoalan kepemimpinan nasional dan ekonomi umat, akan dibahas juga strategi dakwah dan persoalan kelembagaan. "Jadi semua itu akan dibahas di masing-masing komisi," ujarnya. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Rilis GNPF Ulama |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments