Selasa, 10/07/2018 15:10 WIB
MK Terima 28 Permohonan Sengketa Pilkada 2018
Ilustrasi pelanggara Pilkada
JAKARTA, DAKTA.COM - Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi, Rubiyo mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima puluhan permohonan penyelesaian perkara sengketa hasil Pilkada Serentak 2018.
"Sudah ada 28 permohonan yang didaftar dan teregistrasi, baik permohonan yang diajukan secara langsung maupun melalui laman khusus (daring)," kata Rubiyo di Jakarta, Selasa (10/7).
Hingga Selasa (10/7) pukul 13.00 WIB tim khusus penanganan sengketa hasil Pilkada Serentak 2018 di MK menerima 17 perkara sengketa hasil pemilihan di tingkat kabupaten, 11 perkara sengketa hasil pemilihan di tingkat kota.
Sebelumnya Ketua MK, Anwar Usman menyatakan seluruh Gugus Tugas Penyelesaian Hasil Pilkada Serentak 2018 (Gugus Tugas PHP Kada 2018) di MK siap menerima permohonan penyelesaian sengketa hasil Pilkada Serentak Tahun 2018.
Kesiapan terkait penugasan penyelesaian PHP Kada 2018 ini dikatakan Anwar Usman dilakukan tidak hanya oleh hakim konstitusi serta Kepaniteraan, namun juga Sekretariat Jenderal MK.
Anwar menjelaskan bahwa sistem penerimaan perkara untuk penanganan sengketa hasil Pilkada 2018 kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena juga dapat dilakukan melalui laman khusus dalam jaringan.
Anwar juga menjelaskan nantinya perkara sengketa hasil Pikada Serentak 2018 yang masuk akan teregistrasi ke dalam BRPK pada 23 Juli 2018.
Sedangkan persidangan perdana untuk perkara sengketa hasil Pilkada 2018 akan dimulai pada 26 Juli 2018. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | antaranews.com |
- Pelaku Penusukan Maut Bocah Pulang Mengaji di Cimahi Ditangkap Polisi
- Komnas HAM: Gas Air Mata Penyebab Utama Tragedi Kanjuruhan
- Kapolri Pastikan Irjen Teddy Minahasa Ditangkap Kasus Narkoba
- Polri Naikkan Tragedi Kanjuruhan Jadi Penyidikan, Tersangka Segera Ditetapkan
- Polri Libatkan Kompolnas Awasi Investigasi Tragedi Kanjuruhan
- Putri Candrawathi Akhirnya Resmi Ditahan
- Polri Limpahkan Tersangka Ferdy Sambo dkk ke Kejaksaan Pekan Depan
- Banding Ditolak, Ferdy Sambo Tetap Diberhentikan Tidak Hormat dari Polri!
- Gubernur Papua Lukas Enembe Diduga Alirkan Uang ke Rumah Judi di Luar Negeri
- Motif Penganiayaan Santri Pondok Gontor hingga Tewas, Diduga karena Masalah Kekurangan Alat
- Pakar Pidana Sebut Penganiayaan Santri Gontor Bisa Dikualifikasikan Pembunuhan
- IPW Yakin Motif Pelecehan Seksual Putri Candrawathi Hanya Alibi
- LPSK Sebut Bharada E Sempat Emosi Saat Rekonstruksi karena Tak Sesuai
- 3 Poin Kasus KM 50 yang Disinggung Laskar FPI ke Kapolri
- Kapolri: Motif Pembunuhan Brigadir J Pelecehan atau Perselingkuhan
0 Comments