Senin, 02/07/2018 14:25 WIB
BBM Naik Tanpa Pengumuman, Hidayat Kritik Pemerintah
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid 1
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik kenaikan harga BBM tanpa pengumuman resmi oleh pemerintah.
"Terutama kenaikan BBM sudah berapa kali tidak diumumkan, atau tengah malam tiba-tiba naik, sehingga rakyat mendapatkan kesusahannya," kritik Hidayat pada Senin (2/7).
Hidayat meminta Komisi VII untuk segera memanggil Menteri ESDM atas kebijakan ini, pasalnya kenaikan harga BBM tanpa pengumuman ini sudah berulang kali dilakukan oleh pemerintah sehingga menimbulkan kontroversi.
"Jadi saya berharap DPR segera melakukan pemanggilan terhadap Kementerian ESDM untuk mengoreksi hal ini, dan kemudian membuka kembali terkait dengan masalah harga perminyakan ini," imbuhnya.
Hidayat menambahkan, Kementerian ESDM harus menjelaskan mengenai kenaikan harga BBM non-subsidi ini agar tidak berimbas pada kenaikan sejumlah harga pokok lainnya.
"Tapi jelas kenaikan pada tengah malam tanpa pengumuman sebelumnya, jelas ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat," tutupnya.
Seperti diketahui PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM non subsidi mulai 1 Juli 2018 pada pukul 00.00 WIB. Khusus untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali harga Pertamax naik Rp 600 menjadi Rp 9.500 per liter.
Kemudian harga Pertamax Turbo naik Rp 600 menjadi Rp 10.700 per liter. Sementara harga Pertamina Dex naik Rp 500 menjadi Rp 10.500 per liter. Harga Dexlite naik Rp 900 menjadi Rp 9.000 per liter. Sedangkan Pertalite masih dibanderol Rp 7.800 per liter, begitu juga harga solar nonsubsidi, premium dan biosolar yang tidak berubah. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments