Jum'at, 29/06/2018 16:23 WIB
Tata Kelola Pemerintah Hingga Korupsi Jadi Bahasan Jokowi-Mahathir
Jokowi bersama Mahathir saat upacara penyambutan kenegaraan di Istana Bogor (ANTARA /Puspa)
BOGOR, DAKTA.COM - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad membicarakan masalah tata kelola pemerintahan (good governance), pemberantasan korupsi, hingga penyelesaian perbatasan dalam pertemuan terbatas di Istana Bogor, Jumat (29/6).
"Tadi kita sudah bicara banyak dengan beliau dan delegasi, intinya kita memiliki komitmen yang sama mengenai 'good governance', mengenai pemberantasan korupsi, mengenai isu pentingnya konektivitas dan penyelesaian yang berkaitan dengan perbatasan. Satu-persatu akan mulai kita bahas di forum-forum di tingkat menteri," kata Presiden Joko Widodo saat pernyataan pers bersama dengan PM Mahathir di Istana Bogor, Jumat (29/6).
Menurut Presiden, berbicara untuk bekerja sama dan perbatasan, sehingga keuntungan akan didapat oleh Malaysia maupun Indonesia.
Kepala Negara RI juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan PM Mahathir juga menitipkan untuk perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. "Juga pembangunan sekolah-sekolah bagi anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia," ujar Jokowi.
Terkait internasional, lanjut Presiden, Indonesia dan Malaysia juga memiliki komitmen yang sama bahwa penyelesaian lewat dialog yang berbasis kepada hukum-hukum internasional akan dikedepankan.
PM Mahathir berharap persahabatan dan kerja sama antara Indonesia-Malaysia dapat ditingkatkan karena banyak keuntungannya, baik dalam bidang politik, bidang ekonomi, dan juga hubungan antar bangsa.
"Kita menghadapi masalah yang sama, umpamanya ekspor minyak, ekspor kelapa sawit Kita ini diancam oleh Eropa. Dan kita perlu bersama-sama melawan mereka," ucap Mahathir.
Untuk itu, kata Mahathir, Indonesia-Malaysia perlu bersama-sama melawan kampanye mereka yang mengatakan minyak kelapa sawit dibuat dari hutan-hutan yang ditebang pengusaha dan dengan itu yang mereka nilai berdampak buruk pada iklim.
"Itu tidak benar sama sekali. Kita perlu ada kawasan luas untuk masyarakat dan untuk mendapat hasil yang lebih banyak dan tinggi dari kawasan luas di negara kita," kata Mahathir.
PM Malaysia ini juga mengungkapkan bahwa minyak kelapa sawit ini bersaing dengan minyak bumi, jadi hal ini berkaitan masalah ekonomi dan keuangan daripada masalah lingkungan.
Terkait masalah pendidikan anak-anak para TKI, PM Malaysia ini berjanji akan menjamin pendidikannya. "Anak-anak mereka perlu mendapat pendidikan dan ke sekolah. Di Semenanjung kita sudah ada beberapa sekolah meski tidak mencukupi. Tapi di Sabah Sarawak belum ada sekolah-sekolah yang bisa dimasuki anak-anak Indonesia yang tinggal di sana. Ini akan kita perbaiki," janji Mahathir.
Sedangkan masalah perbatasan, Mahathir juga setuju dengan pendekatan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih kawasan Malaysia dan Indonesia.
"Kita putuskan masalah ini, tidak bisa sendiri, tapi pendekatannya sudah kita lakukan. Kita perlu terima bahwa ada kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, seperti Malaysia melakukan kerja sama dengan Thailand. Dimana kita mengadakan 'joint development area'," terang Mahathir.
Mahathir juga mengungkapkan kunjungan Presiden Jokowi pada 2015 lalu terkait kemungkinan membangun kereta Malaysia-Indonesia yang boleh digunakan seluruh ASEAN. "Karena sebab-sebab tertentu, kita tidak dapat teruskan. Tetapi sekarang ini kita berhajat untuk melanjutkan," tutur Mahathir.
PM Malaysia ini juga mengungkapkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kemiripin masalah permasalahan politik dalam negeri. "Kita juga bercakap tetang politik dalam negeri. Masalah yang dihadapi di Indonesia sama besar daripada Malaysia, cuma jenisnya sama saya lihat. Dan kita berbincang tentang cara-cara kita menghadapi masalah politik dalam negara demokrasi ini," pungkas Mahathir. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | antaranews.com |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments