Selasa, 05/06/2018 13:49 WIB
Dishub Jabar Sebut Ratusan Bus Tak Laik Jalan
Persiapan bus untuk mudik lebaran (Ilustrasi)
BANDUNG, DAKTA.COM - Dinas Perhubungan Jawa Barat mencatat telah melakukan Ramp Check kepada sekitar 2.600 kendaraan di 20 kabupaten/kota dengan rincian 1.800 dinyatakan lulus dan sekitar 700-an bus dinyatakan tidak laik jalan.
"Yang dinyatakan tidak lulus sekitar 700-an atau tidak laik jalan," ujar Humas Dishub Jabar Juddy Kadarlaksana, saat memantau pelaksanaan ramp check di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, Selasa (5/6).
Juddy mengatakan, seluruh bus yang tidak laik jalan tersebut gagal melewati sekian pemeriksaan mulai dari kondisi fisik bus, hingga surat-surat.
Dari hasil pemeriksaan, rata-rata bus yang tidak laik jalan mengalami masalah di sistem pengereman serta ban. Dua hal tersebut menjadi prioritas Dishub karena menyangkut keselamatan penumpang.
"Secara utuh kita periksa, secara fisik kendaraan yah, dari mulai ban, rem dan yang utama itu," katanya.
Menurutnya, seluruh bus yang tidak laik jalan tidak boleh beroperasi selama pihak PO tidak memperbaikinya. Namun apabila dari hasil pemeriksaan sudah sangat sulit untuk diperbaiki, maka bus tersebut terpaksa harus dikandangkan.
"Kita pada prinsipnya kalau dia tidak laik tidak boleh beroperasi. Jadi artinya nanti kita coba hubungi pengusahanya, kalau dia sudah perbaiki sesuai ketentuan kita, baru boleh beroperasi, kalau tidak laik tidak boleh beroperasi," terangnya.
Ia menjelaskan, bagi yang dinyatakan lulus ramp check, petugas akan memasangi stiker khusus yang ditempelkan di bagian kaca bus.
"Kendaraan yang tidak ada stiker tidak boleh beroperasi artinya kalau dia masih ngotot tetap beroperasi ya sudah kita kandangkan," tegasnya.
Menurutnya, kegiatan ramp check ini akan terus dilakukan hingga masa libur Lebaran berakhir, guna memastikan arus mudik maupun balik tidak ada kendala apapun dari sisi angkutan. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | antaranews.com |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments