JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Komisi XI Ekky Muharam mengkritik nilai hutang perusahaan BUMN yang melonjak drastis setiap tahun.
"Total hutang dari BUMN ini sangat luar biasa, banyak sekali hutang dari BUMN yang mendapatkan jaminan dari pemerintah. Jangan sampai nanti BUMN ini wanprestasi dan menjadi beban tanggungan bagi pemerintah," kritik Ekky dalam rapat paripurna bersama Kementerian Keuangan, Kamis (31/5).
Ekky juga mengkritisi mengenai proyek kereta cepat yang dinilainya terlalu ambisius dan belum terbukti efektivitasnya dalam pertumbuhan ekonomi negara.
"Saya berpendapat dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, saat kondisi rupiah sedang terpuruk, semestinya pemerintah mengevaluasi atas efektivitas proyek ini," imbuhnya.
Ekky berharap pemerintah tidak menjadikan perusahaan BUMN sebagai jaminan agar proyek pembangunan kereta cepat tetap berjalan.
"Jangan sampai BUMN kita digadaikan atas proyek-proyek yang efisiensinya belum terukur," tutupnya.
Pada rapat paripurna bersama Kementerian Keuangan beragendakan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terkait dengan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal dalam RAPBN 2019.
Dalam rapat paripurna ini, hanya dihadiri oleh 105 orang dari total 560 anggota DPR, dimana sebanyak 242 anggota menyatakan izin.
Setelah penyampaian tanggapan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal dalam RAPBN 2019, agenda selanjutnya adalah menerima hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2017.
Reporter | : | |
Editor | : |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments