Rabu, 30/05/2018 04:00 WIB
Resolusi Rakornas Persaudaraan Alumni 212
Rakornas PA 212 menyatukan arah perjuangan umat Islam dalam suksesi kepemimpinan nasional
CIBUBUR, DAKTA.COM - Kami para peserta Rakornas PA 212 di Cibubur, Cimanggis pada 12 Ramadhan 1439 H / 29 Mei 2018, bermusyawarah dalam rangka “menyatukan arah perjuangan umat Islam dalam suksesi kepemimpinan nasional” dan telah menyetujui resolusi sebagai berikut:
Mengajak seluruh umat Islam Indonesia dan segenap anak bangsa untuk menyepakati capres-cawapres yang:
Pertama, memahami sejarah bangsanya, ideologi negaranya, bekerja keras untuk rakyatnya, bukan untuk kepentingan pihak aseng dan asing.
Kedua, bekerja keras untuk kepentingan rakyat Indonesia sendiri, tidak tunduk pada kemauan asing dan aseng. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan adanya kemungkinan bangsa yang dengan kekuatan ekonomi dan jaringan intelejennya akan menjadikan Indonesia sebagai negara komprador. Negara yang meladeni kepentingan aseng dan asing serta melupakan kepentingan bangsa sendiri.
Ketiga, tidak menambah utang luar negeri yang pada gilirannya akan menjadi beban seluruh rakyat Indonesia. Himpitan utang yang terlalu berat akan membuat bangsa Indonesia makin tidak memiliki masa depan.
Keempat, tidak terus-terusan berkegiatan tebar-pesona, sampai waktunya tidak cukup untuk mencari solusi bagi demikian banyak masalah sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, dll. Dengan kata lain pemimpin yang fokus menekuni pemecahan masalah-masalah besar bangsa Indonesia, bukan tebar pesona yang makin membosankan.
Kelima, tidak mendorong masuknya tenaga kerja aseng tanpa kehati-hatian nasional (national alert). Pernyataan lapangan kerja buat sepuluh juta orang otomatis menguap karena jumlah tenaga kerja aseng ke Indonesia di permudah-semudah-mudahnya.
.jpg)
Keenam, bukan tidak mungkin sebagian pendatang aseng yang berpretensi sebagai buruh hakekatnya adalah tentara yang siap siaga untuk merongrong keutuhan NKRI. Pemerintah yang ada sekarang nampak berusaha melindungi illegalitas pendatang asing itu dengan segala dalih yang tidak masuk akal. Hal ini merupakan kebijakan berbahaya bagi bangsa Indonesia.
Ketujuh, menghentikan pelanggaran berat terhadap pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945. Perintah UUD
untuk membangun demokrasi ekonomi yang egaliter, ramah lingkungan, mandiri dan berkelanjutan kini telah dilanggar habis-habisan. Ekonomi yang sekarang tidak ada kaitan sama sekali dengan UUD 1945.
Kedelapan, berupaya menegakkan hukum tanpa diskriminasi pada setiap warga negara dengan tegas, jelas, adil, transparan sesuai kaidah supremacy of law. Disamping itu membangun KPK sesuai dengan UU KPK, bukan membiarkan KPK menjadi lembaga obstruksi keadilan (obstruction of justice), lembaga hukum yang membenamkan kasus-kasus korupsi ber skala-mega. Pemerintah yang berkolaborasi dengan KPK untuk meneruskan kegiatan obstruction of justice sejatinya telah kehilangan legitimasi.
Kesembilan, akan bertindak adil dan fair kepada semua anak bangsa. Bukan berpihak pada golongan
tertentu dan memusuhi golongan lain, sehingga terkesan adanya unsur-unsur Islamo-phobia yang sangat berbahaya.
Kesepuluh, tidak akan pernah mengotak-atik hasil pemilu dengan merancang segenap trik-trik busuk dan kotor. kejadian berkarung-karung E-KTP yang kebetulan tertangkap publik dua hari lalu adalah bukti ada gunung es kecurangan pemilu. Dalih berkarung-karung E-KTP itu akan dimusnahkan karena cacat tidak dapat diterima oleh akal sehat. Skandal ini harus diselesaikan setuntas-tuntasnya.
Kesebelas, reklamasi Teluk Jakarta dan proyek Meikarta yang mangkrak yang penuh dengan gelengangguk penguasa dan pengusaha tuna etika harus dihentikan total. Dan segera di terapkan proses hukum yang transparan, siapa dalang utama di balik dua proyek ekonomi yang telah menghina akal sehat bangsa Indonesia itu.
Keduabelas, langkah-langkah anti-terorisme harus benar-benar untuk menangkap dalang sejati berbagai kejadian teroris selama ini. Bukan untuk menebar rasa takut masyarakat, sehingga masyarakat tidak berani melakukan kritik dan koreksi pada Pemerintah. Sejauh ini terasa umat Islam selalu tersudutkan dan tertuduh dalam setiap aksi terorisme.
Akhirnya, Rakornas mengimbau segenap umat Islam untuk tetap bersatu dan jangan mau di pecah belah. Kami semua yakin bahwa makar yang dirancang oleh musuh-musuh Islam akan menjadi boomerang bagi perancangnya dan Allah SWT akan menunjukkan apa dan siapa saja manusia yang telah berupaya menghancurkan bangsa dan negara Indonesia.
Usaha-usaha rezim untuk melibatkan TNI dan Polri dalam rangka mencapai tujuan yang jauh dari rasa patriotisme dan nasionalisme, harus ditolak setegas-tegasnya. Kesetiaan awal dan terakhir TNI dan Polri adalah untuk seluruh anak bangsa dan negara Indonesia. TNI & Polri harus di atas kepentingan golongan, agama, etnik, kelompok tertentu. Sikap dasar inilah yang diajarkan oleh para Ibu dan Bapak Pendiri Negara.
| Editor | : | |
| Sumber | : | PA 212 |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments