Rabu, 30/05/2018 11:15 WIB
Golkar Minta Istana Jelaskan Alasan Gaji Fantastis BPIP
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, meminta pihak istana memberikan keterangan terkait jumlah gaji anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang sangat fantastis.
"Jadi hal ini menjadi heboh karena pihak Istana kan tidak menjelaskan mengapa mereka pantas digaji sebesar itu. Saya rasa semestinya dijelaskan saja apa saja tugas mereka," ungkap Ace di Senayan pada Rabu (30/5).
Ace juga meyakini bahwa para anggota BPIP tidak mengetahui tentang besaran gaji mereka yang sangat fantastis itu.
"Saya rasa Bu Mega, Pak Mahfud, Buya Syafii Maarif juga nggak tahu tentang besaran gaji itu. Tapi sudah terlanjur dipublikasikan jadi menimbulkan kontroversi," tutupnya.
Publik sempat dihebohkan dengan munculnya gaji anggota BPIP yang besarannya sangat fantastis.
Ketua Dewan BPIP, Megawati Soekarnoputri mendapatkan gaji terbesar dengan nilai Rp112,548 juta. Sementara untuk anggota Dewan pengarah yang terdiri dari delapan orang mendapatkan gaji masing-masing sebesar Rp100,811 juta.
Yudi Latief yang menjabat sebagai Ketua BPIP mendapatkan gaji senilai Rp76,5 juta. Gaji mereka bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan gaji Presiden Joko Widodo yang saat ini bernilai Rp62,740 juta. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments