Kamis, 24/05/2018 19:00 WIB
Komisi VIII Desak Kemenag Cabut Daftar Mubaligh
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid mendesak Kementerian Agama untuk segera mencabut rilis 200 mubaligh yang mendapatkan rekomendasi dari mereka.
"Kebijakan ini muncul dalam waktu yang tidak tepat, baru saja ada kasus teror bom yang membuat stigma negatif terhadap umat Islam. Lalu Kemenag mengeluarkan rilis itu, ini bisa membuat kita terpecah," kritik Sodik saat rapat kerja bersama jajaran Kemenag pada Kamis (24/5).
Namun Sodik menyetujui jika adanya program sertifikasi dan standardisasi terhadap para mubaligh untuk menentukan kualitas mereka.
"Lebih baik tetapkan saja standar yang harus diikuti, karena saya pun mengakui masih banyak para dai yang tidak mempunyai ilmu keagamaan yang cukup. Maka dari itu perlu ada standar yang ditetapkan, ini lebih fair," imbuhnya.
Sodik mengusulkan program sertifikasi itu diserahkan sepenuhnya kepada MUI untuk dikomunikasikan dengan ormas Islam lainnya.
"Jadi nanti mereka yang merumuskan bagaimana kriterianya, rilis itu diserahkan saja sebagai masukan, lalu nanti dibahas bersama ormas-ormas Islam lain di sana," tutupnya.
Munculnya daftar nama mubaligh yang mendapatkan rekomendasi dari Kemenag beberapa waktu lalu menimbulkan kontroversi, dikabarkan nama-nama tersebut sudah bertambah dari hanya 200 menjadi 560 orang.
Namun meskipun ditambah, Komisi VIII DPR RI mendesak agar Kemenag mencabut daftar tersebut karena meskipun menambah daftar nama, tetap dianggap tidak dapat meredam kegaduhan di masyarakat. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments