Kamis, 17/05/2018 09:34 WIB
DPR RI Kecam Tindakan AS Resmikan Kedubes di Yerussalem
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengecam keras sikap Amerika Serikat yang tetap meresmikan kedutaan besarnya untuk Israel di Yerusalem, di tengah protes masyarakat internasional.
"Saya mengecam keras langkah Amerika Serikat tersebut. Padahal, dalam Sidang Darurat Majelis Umum PBB yang diikuti 128 negara, secara tegas menolak Yerusalem ditetapkan sebagai ibu kota Israel," kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Kamis (17/5).
Bambang Soesatyo mengatakan, hal itu menanggapi langkah Presiden Amerika Serikat yang telah membuka dan meresmikan keduataan besar negara tersebut untuk Israel di Yerussalem, pada Senin (14/5).
Peresmian pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat tersebut ditandai dengan pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui rekaman video.
Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet menilai, Amerika Serikat tidak menghormati keputusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB yang menolak Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Bamsoet meminta, PBB tidak lepas tangan dan mengambil langkah tegas. Dewan Keamanan PBB, katanya, harus segera menggelar pertemuan darurat untuk merespons kebijakan Amerika tersebut.
"Langkah Trump jelas merusak upaya perdamaian yang dari dulu diperjuangkan untuk menyelesaikan pertikaian Palestina dan Israel. Ini bisa memicu kemarahan umat Islam dunia kepada Amerika Serikat," kata Bamsoet.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, penempatan Kedubes AS akan menimbulkan konflik baru yang lebih besar.
Masa depan perdamaian dunia, kata dia, akan semakin suram, karena situasi kawasan akan terus bergejolak.
"PBB harus secepatnya turun tangan. Jika kita berdiam diri, saya khawatir sentiment anti Amerika akan meluas dan hal itu tentu saja dapat memicu benih-benih terorisme yang mengancam kedamaian dunia," ujar Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini meminta, Kementerian Luar Negeri RI segera memanggil Duta Besar AS untuk menyampaikan nota protes kepada pemerintah Amerika Serikat.
Pemerintah Indonesia, menurutnya, juga diminta mendesak PBB untuk melakukan penyelidikan atas tewasnya puluhan demonstran Palestina belakangan ini.
"Indonesia adalah negara Muslim terbesar. Kita harus mengambil peran lebih besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apalagi, konstitusi negara kita secara tegas menentang setiap bentuk penjajahan di muka bumi," tegasnya. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | antaranews.com |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments