JAKARTA_DAKTACOM : Pernyataan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengenai perintah penghentian pengajian dengan menggunakan rekaman turut didukung oleh organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto, mengatakan pernyataan tersebut ditujukan agar umat Muslim lebih memperhatikan lingkungan sosial.

"Ini efek sosial yang rasional dipahami dan untuk diperhatikan oleh umat Muslim umumnya dan pengurus masjid khususnya," kata Ismail saat dihubungi CNNIndonesia, Selasa (9/6).

Menurut Ismail, pengajian dengan menggunakan rekaman seperti kaset atau VCD bisa berpotensi mengganggu masyarakat sekitar yang butuh istirahat cukup, khususnya pada bulan Ramadhan nanti.

"Umat Muslim pada bulan Ramadhan nanti butuh istirahat cukup karena mesti bangun sahur di pagi hari. Tidur lelap dengan mendengar suara bising seperti itu tentunya bisa sangat mengganggu," kata Ismail menegaskan.

Lebih jauh lagi, Ismail mengatakan pernyataan JK tersebut semestinya tidak diresapi sebagai larangan atas syiar agama. Pengurus masjid harus bisa bijaksana dengan memahaminya sebagai dampak sosial. Terutama, katanya, karena di bulan Ramadhan suka ada masjid yang dalam bahasa Jawa 'Umpan Papan' atau tidak kenal waktu.

"Mengaji sampai larut malam dan keras-keras, jangankan yang non Muslim, saya saja yang Muslim terasa sangat mengganggu," ujar dia menjelaskan.

Namun, Ismail menilai pemerintah tidak perlu membuat sampai meminta fatwa dari ormas Muslim mengenai imbauan larangan pengajian yang menggangu. Menurutnya, imbauan sudah tepat untuk mengingatkan kepada pengurus masjid agar lebih memperhatikan waktu melakukan syiar dengan menggunakan pengeras suara dan rekaman.

Sebelumnya, Wakil Presiden JK menyayangkan maraknya rekaman pengajian yang diputar menggunakan kaset sebelum dimulainya salat di masjid-masjid. Menurutnya rekaman pengajian seperti itu berpotensi menimbulkan “polusi suara” dan dinilai juga tak mampu memberikan pahala pada individu yang mengaji.

"Berhentikan itu, apa urusannya Anda mengaji pakai kaset, tidak ada pahalanya itu. Kalau ada pahalanya, itu orang Jepang yang dapat karena itu pasti pakai Sony," kata JK dalam pidato pembukannya di Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI, Tegal, Jawa Tengah, Senin (8/6).

JK, yang menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengatakan pemutaran rekaman mengaji lewat kaset tidak efektif dan efisien serta malahan mengganggu ketenangan masyarakat sekitar. Ditambah lagi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam membuat banyaknya masjid dalam jarak dekat dan juga membuat tumpang tindih suara di antara masjid tersebut.

"Ini pengalaman saya kemarin jam empat pagi saya sudah dibangunkan empat masjid dan dihajar pengajian kaset," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar ini. [Utami]