JAKARTA, DAKTA.COM - Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Presiden Jokowi bertanggungjawab sekaligus berkewajiban melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia, baik yang mendukung maupun yang menginginkan pergantian presiden. Karena itu apabila dalam suatu tempat terdapat dua kelompok masyarakat yang berbeda pandangan politik, pemerintahan Jokowi harusnya membuat skat sehingga satu sama lain tidak bertemu. Tidak ada satu anggota masyarakat pun yang terluka apalagi jatuh korban. Bukan malah sebaliknya, hanya melindungi satu kelompok masyarakat terutama yang mendukung dirinya. 

 

“Kami meminta Presiden Joko Widodo bersungguh-sungguh menjaga keselamatan seluruh rakyat Indonesia baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Apabila dalam suatu acara seperti yang terjadi di car free day hari Minggu (29/4) lalu, terdapat dua kelompok masyarakat yang menolak dan mendukung dirinya. Sudah seharusnya  Presiden melalui aparat keamanan menjaga dan memisahkan dua kelompok masyarakat tersebut sehingga tidak terjadi gesekan atau konflik fisik. Bukan sebaliknya, membiarkan dua kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politik ini dipertemukan atau malah kelompok masyarakat yang satu dilindungi yang satu dibiarkan,” papar Ketua Umum Himpunan Masyarakat Profesional Muslim Alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam SOLUSI UI (Solidartitas Muslim Alumni UI), Kamis (3/5) saat acara diskusi keamanan menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 di Jakarta. 

 

Hadir dalam acara tersebut yaitu Sekjen SOLUSI UI Eman Sulaeman Nasim, Wakil Ketua SOLUSI UI Djen Rizal dan Ahmad Ghufron, serta Ketua bidang kajian hukum SOLUSI UI  Feisal Syahmenan.

 

Ketua Umum SOLUSI UI ini juga meminta aparat kepolisian bersikap profesional dalam menjaga  keamanan  dan menegakkan hukum dengan seadil adilnya. Ia berharap penegak hukum tidak masuk atau tidak  terpengaruh dalam sandiwara atau skenario yang dibuat kelompok tertentu. Apalagi bila kelompok masyarakat tersebut mengeluarkan tuduhan kepada kelompok yang berbeda pandangan dan pilihan politiknya dengan tuduhan melakukan tindakan pelecehan. 

 

“Padahal dari berbagai tayangan yang diungkap netizen, terlihat adanya kelompok tertentu yang berpura-pura menjadi kelompok lawan kemudian melakukan tindakan yang tidak terpuji terhadap anggota kelompoknya sendiri, untuk menjelek-jelekan kelompok lawan politiknya. Nah kami berharap pihak aparat keamanan bersikap profesional dan independen bukan mengikuti skenario kelompok-kelompok tertentu yang sedang dekat dengan penguasa,” jelas Sabrun Jamil.

 

Sebagai  Presiden, lanjut Sabrun Jamil,  Joko Widodo harus fokus dalam menyelesaikan tugas-tugasnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan dan menegakan hukum. Bukan sebaliknya, lebih mengutamakan kegiatan politik agar kembali terpilih di Pilpres tahun 2019 mendatang atau melakukan kegiatan kampanye terselubung.

 

“Kalau Presiden Joko Widodo dalam waktu enam bulan ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejateraan rakyat, Saya yakin rakyat akan memilih kembali. Karena itu, gunakanlah waktu selama enam bulan ini untuk bekerja secara serius. Tingkatkan pertumbuhan ekonomi, tingkatkan kesejahteraan rakyat, tegakkan hukum dan keadilan. Jangan berkampanye terus agar terpilih kembali jadi presiden,” tegas Sabrun Jamil.

 

Sabrun Jamil menyampaikan, Jokowi tidak pantas untuk dipilih kembali, jika dalam enam bulan ke depan gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, perekonomian masyarakat semakin merosot, penegakkan keadilan semakin susah, aparat penegak hukum makin tidak profesional, maka gerakan #GantiPresiden2019 akan semakin banyak pengikut dan pendukungnya.  Jokowi tidak pantas untuk dipilih kembali. 

 

“Karena yang diinginkan rakyat adalah kesejahteraan, tersedianya lapangan pekerjaan, biaya sekolah murah, keadilan dan penegakkan hukum yang tidak pilih kasih. Kalau itu tidak diperoleh rakyat, siap-siap rakyat akan meninggalkannya dan Jokowi tidak layak dipilih kembali. Masih banyak putra terbaik bangsa yang akan memimpin negara dan membawa Indonesia menjadi lebih baik,” pungkas Sabrun Jamil.

 

Untuk itu, Sabrun Jamil berharap para pimpinan dan pengurus Partai Politik, jeli dalam memilih tokoh yang akan dicalonkan jadi Presiden atau Wakil Presiden. Lihat kemampuan dan rekam jejaknya, apa yang sudah diperbuat orang tersebut terhadap masyarakat dan Pantas tidak untuk terus dicalonkan jadi Presiden serta lihat kondisi masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya sejahtera atau tidak.

 

Kasus Meninggalnya dua Bocah 

 

 

Pada kesempatan tersebut Ketua Umum SOLUSI UI Sabrun Jamil juga menyoriti kasus meninggalnya dua anak dari keluarga miskin yang ikut antre saat acara pembagian sembako yang diadakan kelompok tertentu di Monas hari Sabtu (28/4) lalu. Menurutnya, Presiden Jokowidodo harusnya memberikan perhatian yang lebih serius. Sebab, selain korban berasal  dari keluarga yang kurang mampu, dan juga membludaknya masyarakat miskin yang ikut antre sembako, menunjukkan saat ini negara dalam kondisi krisis ekonomi dan jumlah penduduk miskin semakin banyak. 

 

“Banyaknya kelompok masyarakat yang ikut antre mendapatkan pembagian dua liter beras dan beberapa mie instan seperti yang terjadi di Monas hari Sabtu lalu, menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat turun drastis. Harusnya Presiden Joko Widodo malu dengan keadaan seperti itu, apalagi sampai ada peserta masyarakat yang ikut antre, meninggal dunia. Untuk menutup rasa bersalah dan berdosanya, sudah sepantasnya, Presiden Joko Widodo mendatangi keluarga korban. Memberikan dukungan mental dan moral, Memberikan bantuan ekonomi dan Memberikan perlindungan hukum. Bukan sebaliknya,” ucap Sabrun Jamil

 

Kepada aparat penegak hukum, Sabrun Jamil berpesan, sebelum mendapatkan hasil pemeriksaan medis, tidak mengambil kesimpulan sendiri.  Apapun penyebab dari kematian tersebut, harus berdasarkan pemeriksaaan media. Bukan berdasarkan  asumsi atau common sense.

 

“Jangan sampai karena ingin melindungi kelompok tertentu,  menghalangi kebenaran. Membuat kesimpulan sendiri tanpa pemeriksaan medis. Padahal orang tua si anak sudah memberikan kesaksian bahwa anaknya meninggal akibat ikut antre bukan karena sakit. Nah harusnya aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atau melakukan visum. Sebaliknya, jika pihak panitia penyelenggaraan pembagian sembako lalai sehingga timbul korban nyawa, maka aparat penegak hukum harus segera memeriksa dan meminta pertanggungjawaban pihak panitia khususnya ketua panitia pelaksana acara tersebut. Dari manapun ketua panitia itu berasal. Hukum harus ditegakkan dengan adil,” pinta Sabrun Jamil. **