Selasa, 01/05/2018 08:00 WIB
PDIP Pastikan Bahas Cawapres Jokowi Usai Pilkada
Sekjen PDIP, Hasto Kristianto
JAKARTA, DAKTA.COM - Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, memastikan pembahasan tentang siapa yang akan menjadi Cawapres dari Jokowi dilakukan usai Pilkada serentak.
"Saat ini semua parpol sedang berkonsentrasi pada pemenangan Pilkada serentak yang akan dilakukan pada 27 Juni mendatang, jadi pembahasan itu akan kami lakukan usai Pilkada," papar Hasto.
Hasto mengemukakan kriteria utama bagi tokoh yang akan dipasangkan dengan Jokowi adalah mampu menaikkan elektabilitas dan juga dapat diterima oleh semua parpol koalisi lainnya agar mereka dapat bekerjasama dengan baik.
"Tentunya akan kami bahas bersama koalisi pendukung lainnya, jadi nanti akan ditetapkan pada momentum yang pas, yang jelas dapat bekerja secara kompak dan serentak, bekerja secara konkrit bagi masyarakat Indonesia," terangnya.
PDIP selaku gerbong utama parpol pendukung Jokowi untuk kembali melanjutkan kepemimpinannya pada Pilpres 2019 mendatang masih belum juga membocorkan siapa nama yang akan mereka pasangkan untuk menjadi cawapres dari Jokowi.
Meskipun sudah terdapat dua nama yang dideklarasikan oleh partainya masing-masing untuk menjadi Cawapres Jokowi yakni Muhaimin Iskandar dari PKB dan Romahurmuziy dari PPP. Namun sejumlah nama-nama non parpol juga turut masuk dalam bursa Cawapres Jokowi seperti Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments