BEKASI_DAKTACOM : Lagi-lagi Pemkot Bekasi hanya mendapatkan penilaian Wajar Dengan pengecualiaan (WDP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk tahun 2014, hal ini sama dengan penilaian pada tahun 2013 silam. Sedangkan Kabupaten Bekasi meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam laporan keuangan yang sudah di berikan BPK, memang masih ada beberapa kegiatan yang ditemukan kejanggalan oleh BPK belum maksimal pelaporannya," kata Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu di Bekasi, Senin (08/06).

Menurutnya, ada sedikitnya tiga persoalan tata kelola keuangan daerah Pemerintah Kota Bekasi yang memperoleh pengecualian atas kewajaran tersebut. Persoalan itu di antaranya, aset lancar piutang yang masih bermasalah seperti pajak retribusi dan lainnya.

Menurut politisi PKS ini, dalam penyajian laporannya masih dalam bentuk netto yang perlu diperbaiki lagi. Selain itu, ada juga temuan berupa penataan aset tetap milik Pemerintah Kota Bekasi seperti laporan proyek infrastruktur jalan. Ada seitar 1.800 titik jalan yang luasnya belum dilaporkan secara detail dan ini merupakan tugas Dinas Binamarga dan Tata Air, sehingga Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan pengukuran ulang jalan di wilayah Kota Bekasi.

Persoalan ketiga, kata Syaikhu, adalah temuan 11 perjalanan dinas fiktif pada Sekretariat DPRD setempat tahun 2014. Karena temuan perjalanan dinas fiktif itu menjadi salah satu temuan BPK juga yang perlu segera kita benahi agar tahun depan bisa memperoleh perbaikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Namun memang pada 2014 kemarin kita ada sedikit perbaikan secara akumulatif nilainya," kata Syaikhu.
    

Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, terkait dengan perjalanan dinas fiktif tersebut diproyeksikan dampak kerugian negara hingga Rp 237 juta.

"Empat kasus di antaranya kita ungkap dan tujuh lainnya masih dalam penelusuran kita," katanya.