BEKASI, DAKTA.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi membutuhkan koordinasi terkait persoalan anggaran dengan dinas lain untuk melakukan penataan terhadap lokasi bekas bangunan liar.

Kasatpol PP Kabupaten Bekasi, Hudaya mengatakan pada tahun 2018, pihaknya memiliki 10 kegiatan pembongkaran bangunan liar yang lokasinya tersebar di seluruh kecamatan.

Namun terkadang setelah dibongkar oleh Satpol PP, bangunan liar itu berdiri kembali, oleh karena itu perlu adanya koordinasi dengan dinas lain supaya bangunan liar tidak lagi ada.

Persoalan koordinasi terkait anggaran diakuinya perlu, sehingga jika pihaknya melakukan pembongkaran maka akan ditindaklanjuti dengan membuat taman oleh dinas lain di titik lokasi pembongkaran tersebut.

Hudaya menambahkan, sebenarnya dalam melakukan penataan bekas lokasi bangunan liar bukan menjadi tugas institusinya, namun agar pembongkaran tidak menjadi sia-sia maka langkah koordinasi perlu dilakukan.

Berkaca pada tahun lalu, lokasi titik bangunan liar telah kembali digunakan lagi oleh masyarakat.